Prabowo Larang Bikin Proyek Mercusuar, Bagaimana Nasib Infrastruktur Era Jokowi?
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto telah menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu (23/10). Dalam sidang, Prabowo memerintahkan para menteri tak membuat proyek yang bersifat mercusuar.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjelaskan bahwa proyek mercusuar mengacu pada istilah proyek infrastruktur yang menyedot anggaran besar dan membutuhkan waktu lama dalam proses kontruksinya.
Trubus mencontohkan proyek mercusuar saat masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara serta Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
"Arahan Prabowo soal jangan ada proyek mercusuar itu sebenarnya menyindir ke IKN karena proyek ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat, masih lama," kata Trubus saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (24/10).
Trubus menganggap, kriteria proyek mercusuar adalah proyek yang menguras anggaran lebih dari Rp 100 triliun dan memiliki penyelesaian jangka waktu lebih dari 5 tahun.
"Prabowo lebih menekankan tidak usah menggarap proyek mercusuar. Kerjakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti makan gratis dan bantuan sosial," ujar Trubus.
Sebelumnya, Prabowo menginstruksikan kepada para menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih agar mempelajari seluruh proyek pemerintah. Ia juga menginstruksikan agar para menteri tak memperlakukan proyek prioritas tertentu secara khusus.
"Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua merujuk kepada yang saya sampaikan pada pidato di depan MPR. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar," kata Prabowo.
Namun belum ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah soal kelanjutan proyek infrastruktur besar era Jokowi. Hingga berita ini ditulis, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi belum merespons pertanyaan Katadata.co.id.
Berikut profil proyek yang dimaksud Trubus:
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek kereta api cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kereta ini memiliki jalur sepanjang 142,3 kilometer (km).
Proyek sepur kilat senilai Rp 125,8 triliun itu melintasi 9 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan kecepatan operasional 350 km per jam. Proyek ini merupakan tanggungjawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Proyek kereta api cepat Whoosh mulai beroperasi pada 2 Oktober 2023, atau memerlukan waktu sekira 7 tahun 9 bulan dari termin peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 21 Januari 2016.
Proyek KCJB mengalami lonjakan anggaran dari biaya investasi awal. Pemerintahan Jokowi menetapkan kenaikan biaya atau cost overrun proyek KCJB senilai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun. Sebagian pembayaran cost overrun tersebut direncanakan menggunakan anggaran negara.
Awalnya, Cina mengajukan biaya pembangunan proyek KCJB senilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 83,6 triliun. Namun dalam perjalanannya, biaya proyek KCJB tersebut membengkak menjadi US$ 7,5 miliar atau Rp 114,1 triliun per November 2022.
Pembengkakan biaya tersebut membuat pemerintah memutuskan untuk menyertakan APBN dalam dalam dana proyek KCJB. Padahal sebelumnya, pengerjaan proyek KCJB dijanjikan tidak akan melibatkan APBN.
IKN
Salah satu proyek besar yang belum dirampungkan Jokowi adalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memerlukan anggaran Rp 466 triliun. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Pendanaan IKN berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan kontribusi dari investasi swasta. Dari total dana Rp 466 triliun yang dibutuhkan, alokasi APBN sekitar Rp 89,4 triliun, lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sebelumnya menjabarkan besaran nilai investasi di IKN dari sektor non APBN mencapai Rp 58,4 triliun. Saat ini, pemerintah membuka sektor investasi, terutama logistik.
Basuki juga melaporkan penyaluran dana pembangunan IKN telah mencapai Rp 140 triliun. Dari angka tersebut, porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih yang terbesar.
Anggaran pemerintah yang telah keluar untuk proyek ibu kota baru telah mencapai Rp 84,5 triliun yang terbagi ke dalam 108 paket pengerjaan per 12 Agustus 2024. Di sisi lain, serapan investasi dari perusahaan domestik sejumlah Rp 56,2 triliun dari 55 proyek fase awal konstruksi alias groundbreaking.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Prabowo tetap akan melanjutkan IKN. Namun, Presiden ingin pembangunan lembaga legislatif dan yudikatif menjadi prioritas.
"Karena untuk eksekutif sudah terbangun," ujar AHY di Jakarta, Rabu (23/10) dikutip dari Antara.
