Prabowo Disebut Evaluasi Menteri dalam 6 Bulan, Mensesneg: Tak Ada Patokan Waktu
Menteri Sekretaris Negara Prasertyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah-Putih secara berkesinambungan. Evaluasi yang dilakukan oleh presiden ini berjalan setiap hari tanpa berpatokan pada termin maupun periode tertentu.
“Setiap hari akan dievaluasi. Jadi tidak ada patokan evaluasi sekian bulan,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Ahad (27/10).
Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada ketentuan bagi para menteri kabinet untuk menandatangani pakta integritas yang mengharuskan mereka siap terkena reshuffle jika kinerja mereka tidak optimal selama enam bulan bekerja.
“Itu tidak ada, yakinlah para menteri dan wakil menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah orang-orang yang terbaik dan ingin mengabdi,” kata Prasetyo.
Narasi mengenai langkah Prabowo untuk meninjau ulang kinerja menteri Kabinet Merah-Putih disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pada 23 Oktober lalu. Saat itu, Hashim menyebut Prabowo akan mengevaluasi kinerja menteri setiap satu semestera.
Menurut Hashim, Prabowo berpeluang melakukan reshuffle setiap enam bulan. Dia mengaku mendapatkan pernyataan tersebut langsung dari kakaknya.
Menurut adik kandung Prabowo ini, menteri yang akan diganti adalah yang terbukti tidak melakukan tugasnya dengan efisien atau terjerat kasus korupsi.
Pemerintahan Prabowo saat ini didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus beranggotakan tujuh partai politik (parpol) parlemen yakni, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat, NasDem dan PKS. Aliansi politik itu juga diperkuat oleh dukungan parpol non parlemen seperti PBB, PSI, Garuda, Gelora dan Prima.
Prabowo kini dibantu oleh 109 menteri dan wakil menteri anggota Kabinet Merah-Putih di pemerintahan periode 2024-2029. Secara rinci, Prabowo memiliki 53 menteri dan kepala lembaga.
Komposisi menteri di Kabinet Merah-Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 41 kementerian teknis dan 5 kementerian/lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator.
Selain itu, Kabinet Merah-Putih juga diramaikan oleh 56 wakil menteri. Prabowo juga melantik 27 pejabat negara lainnya seperti kepala dan wakil kepada badan hingga penasihat khusus dan utusan khusus presiden.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan formasi atau susunan kabinet merupakan hal istimewa presiden.
“Komposisi menteri di kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Kami mendukung penuh seluruh keputusan presiden,” kata Dave lewat pesan singkat WhatsApp pada Ahad (27/10).
Dia enggan menjawab lebih lanjut saat ditanya soal apakah presiden telah melakukan sosialisasi kepada parpol pendukung soal rencana evaluasi menteri per enam bulan.
Katadata juga sudah berupaya menghubungi Sekretaris Jenderal PAN Eko Hendro Purnomo sejak Jumat (25/10). Namun hingga naskah ini ditulis, Eko belum membalas pesan singkat yang dikirim oleh Katadata.