Prabowo Minta Menteri Perluas Lapangan Kerja dan Distribusi Makan Bergizi Gratis
Membuat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih agar fokus menjalani beberapa program prioritas dalam waktu satu tahun awal kepemimpinannya. Program prioritas itu adalah penciptaan lapangan kerja, pengentasan pengangguran dan makan bergizi gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bawah Prabowo menargetkan program makan bergizi gratis pada tahun pertama dapat menyasar pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita hingga anak usai PAUD hingga SMA.
Target ini menjadi topik bahasan inti dalam agenda makan siang bersama dengan Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (29/10).
Sejumlah pejabat yang hadir dalam santap siang di Istana kali ini adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza.
Turut serta Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Komisaris Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri hingga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad.
"Makan bergizi gratis harus mencapai traget yang sudah digariskan, nanti dilaksanakan mulai Januari dan dilakukan bertahap agar semua tertib," kata Dadan di Istana Merdeka Jakarta, selasa (29/10).
Adapun penyaluran makan gratis akan berjalan mulai 2 Januari 2025 dengan sasaran penerima program mencapai 20 juta penerima sepanjang 2025. Dadan memastikan total anggaran untuk program makan bergizi gratis tahun ini mencapai Rp 71 triliun.
Anggaran itu tidak akan dibagi ke kementerian lain, hanya untuk Badan Gizi Nasional. Angka ini juga sudah mencakup pembayaran seluruh pegawai. "Anggaran sudah jelas Rp 71 triliun, sudah ketok palu dan belum berubah," ujar Dadan.
Menciptakan Banyak Lapangan Kerja
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, dirinya diberikan tugas khusus untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo.
Program strategis ini mengharuskan pihaknya untuk merevitalisasi balai latihan kerja dengan meningkatkan cakupan skala pelatihan hingga 1 juta orang per tahun. "Pembekalan pelatihan yang pemerintah berikan mungkin 2-3 bulan. Itu yang akan menjadi prioritas utama kami ke depan," ujar Yassierli di lokasi dan momen serupa.
Isu lapangan pekerjaan dan pecegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat perhatian khusus dari Prabowo di masa awal pemerintahannya. Kementerian Ketenagakerjaan pun menjamin tidak ada PHK kepada karyawan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang sebelumnya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.
Guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menyampaikan bahwa upaya mencegah PHK karyawan Sritex berawal dari keinginan untuk memberikan sinyal positif kepada perusahaan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan isu-isu negatif mengganggu stabilitas ekonomi.
Kekhawatiran pengakhiran kontrak kerja terhadap buruh Sritex menekankan bahwa sektor industri tekstil dan garmen merupakan usaha padat karya. "Kita berada di awal pemerintahan. Tentu kita ingin starting-nya baik, dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir," ujar Yassierli.
