Prabowo Bakal Terapkan Subsidi Energi Langsung, Rujukan Data Beda dengan Jokowi
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membahas reformasi penyaluran subsidi ke Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (30/10). Prabowo akan mengubah penyaluran subsidi energi langsung kepada penerima.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Prabowo mendesak agar penyaluran subsidi energi dapat lebih menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hasan melanjutkan, Prabowo meminta penajaman data terkait masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi energi. "Sasaran subsidinya ke orang," kata Hasan saat menyampaikan konferensi pers di Istana seusai rapat.
Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.
Dia menyebut pemerintah masih mengkaji total besaran subsidi dalam waktu dua minggu ke depan. Adapun saat ini distribusi subsidi bakal merujuk data masyarakat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rujukan data ini berbeda dari acuan data yang kerap digunakan saat masa Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi acapkali menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Iya seluruh kementerian akan terlibat di sana tapi nanti leading sektornya dari BPS," ujar Hasan.
Sejumlah menteri yang hadir dalam rapat internal itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Selain itu, turut hadir Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Beberapa pejabat badan usaha milik negara (BUMN) turut hadir seperti Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.
Mereka masuk menuju dan keluar Istana melalui lokasi serupa, yakni lewat gerbang 'pilar' yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta. Mayoritas dari mereka menolak untuk memberikan keterangan saat ditanya wartawan ihwal pembahasan rapat internal kali ini, baik sebelum memasuki Istana maupun setelah rapat rampung pada sore harinya.
