Prabowo Akan Andalkan Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Giant Sea Wall

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut salah satu infrastruktur yang jadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto adalah Giant Sea Wall. Proyek tanggul laut raksasa tersebut akan membentang dari Jakarta hingga Gresik. 

Doddy mengaku telah mendapat arahan dari Kepala Negara untuk lebih serius dalam membangun Giant Sea Wall. Sehingga, pihaknya akan fokus membangun Giant Sea Wall di Jakarta sekitar 21 kilometer.

"Giant Sea Wall adalah program infrastruktur besar Presiden Prabowo, terutama di bagian Jakarta. Sebab, penurunan muka tanah di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan," kata Doddy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (30/10).

Adapun Giant Sea Wall di Jakarta dirancang menjadi percontohan bagi konstruksi tanggul laut raksasa di wilayah lain. Walau demikian, Doddy mengakui anggaran untuk konstruksi Giant Sea Wall pada tahun depan terbatas.

Oleh karena itu, sebagian besar pendanaan terkait pembangunan Giant Sea Wall akan mengandalkan pihak swasta. Sebab, sebagian besar anggaran dalam pembangunan infrastruktur akan dialokasikan untuk mendukung pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk Atasi Ancaman Banjir

Seperti diketahui, Giant Sea Wall diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir dan abrasi. Proyek tersebut juga akan mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Pemerintah sebelumnya berencana membangun tanggul pantai dan tanggul laut sebagai salah satu proyek jangka panjang. Megaproyek tersebut dibuat guna mengatasi adanya ancaman dari banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah utara Pulau Jawa.

Untuk proyek giant sea wall di wilayah Jakarta, ada tiga tahapan atau fase pembangunan. Fase pertama dimulai dengan pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.

Kemudian fase kedua, pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah barat pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030.

Fase ketiga, pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah timur pesisir utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040. Jika laju penurunan tanah tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep tanggul laut terbuka akan dimodifikasi menjadi tanggul laut tertutup.

Berdasarkan beberapa kajian, Menko Airlangga menyampaikan estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun, dan dapat terus meningkat hingga Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.

Sedangkan estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek fase pertama sebesar Rp 164,1 triliun. Pembiayaan proyek ini menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).