3 Syarat 1 Juta UMKM-Petani Dapat Penghapusan Utang dari Prabowo

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menghapus utang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di bidang pertanian, Perkebunan, peternakan, dan kelautan.

Prabowo berkomitmen untuk menghapus utang para pelaku UMKM di bidang pertanian dan perikanan yang tidak lagi mampu melunasi kewajiban finansialnya. Kebijakan ini ditujukan bagi mereka yang sudah melewati tenggat waktu pembayaran namun menghadapi kesulitan ekonomi untuk melunasi utang tersebut.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan penghapusan utang ini diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Berikut 3 syarat 1 juta UMKM-Petani yang mendapat penghapusan utang dari Prabowo Subianto:

3 Syarat 1 Juta UMKM-Petani Dapat Penghapusan Utang dari Prabowo

Berikut syarat-syarat program 1 Juta UMKM-Petani dapat penghapusan utan dari Prabowo Subianto selaku Presiden RI.

1. Masyarakat yang terkena dampak bencana.

2. Mereka adalah para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang tidak lagi mampu membayar kewajibannya ketika jatuh tempo.

3. Jumlah utang yang akan dihapuskan maksimal mencapai 500 juta rupiah.

"Rata-rata maksimal badan usaha itu maksimal Rp 500 juta, untuk perorangan Rp 300 juta. Tapi saya harus tegaskan agar tidak simpang siur, ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya, gempa bumi, bencana alam, dan Covid," kata Maman di Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Maman juga menegaskan bahwa program ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui dialognya, Maman mengungkap bahwa dana yang akan digunakan bersumber dari kerjasama dengan perbankan milik negara. Jadi, utang UMKM yang akan dihapus hanya utang yang ada di bank BUMN.

Program Prabowo-Gibran 2024-2029

Selain program di atas, Prabowo dan Gibran juga menyampaikan gagasan dalam bentuk program yang akan dilaksanakannya dalam satu periode ke depan.

1. Makan Siang Gratis

Program makan siang gratis menjadi salah satu yang populer dan banyak diperbincangkan sejak kampanye. Secara spesifik, kebijakan ini akan menyasar anak-anak, pelajar, hingga ibu hamil yang memerlukan nutrisi baik.

Melalui ungkapannya dalam beberapa kesempatan, Prabowo melihat bahwa pemenuhan gizi yang memadai pada usia sekolah sangatlah penting, karena memiliki peran besar dalam perkembangan fisik, mental, serta kecerdasan anak. Melalui asupan makanan yang sehat dan seimbang secara rutin, diharapkan anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar dan mengalami pertumbuhan yang optimal.

2. Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air oleh Prabowo dan Gibran bertujuan mewujudkan kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar tanpa ketergantungan impor. Program ini diharapkan dapat membangun ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Prabowo bertekad mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia dengan merencanakan berbagai langkah. Salah satunya membangun area produksi besar (food estate) untuk mengoptimalkan hasil padi, jagung, dan singkong.

3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana mengatasi korupsi dengan memprioritaskan perbaikan di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Mereka bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat lembaga-lembaga antikorupsi seperti KPK dan meningkatkan kolaborasi antar lembaga hukum untuk mempercepat pemberantasan korupsi secara lebih efektif.

Melalui program ini, keduanya akan berfokus pada pengawasan anggaran negara dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Tentu dengan harapan menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan responsif terhadap rakyat.

4. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung program yang bertujuan untuk menanggulangi peredaran narkoba dengan meningkatkan ketegasan penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaannya. Mereka berencana memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum serta memanfaatkan teknologi untuk memantau distribusi narkotika dengan lebih efisien. Selain itu, mereka juga akan memperketat kontrol di jalur perbatasan dan pelabuhan untuk membatasi masuknya narkoba ke Indonesia.

Untuk mengatasi masalah narkoba, mereka akan melaksanakan kampanye edukasi guna menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba, terutama kepada kalangan muda. Selain itu, mereka berencana untuk memasukkan materi anti-narkoba dalam kurikulum sekolah serta bermitra dengan organisasi masyarakat guna menciptakan ruang sosial yang bebas dari narkoba. Mereka juga ingin memperluas fasilitas rehabilitasi untuk membantu para pengguna narkoba pulih dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

Program pelestarian lingkungan hidup Prabowo dan Gibran bertujuan mengurangi deforestasi (hilangnya tutupan suatu hutan), mendukung energi terbarukan, dan mendorong praktik ramah lingkungan di sektor industri. Mereka juga fokus pada pengelolaan sampah yang efisien, daur ulang, dan pengurangan plastik sekali pakai untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Pemerintahan yang akan datang bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga mencapai target emisi nol bersih, mengurangi jejak karbon dan jejak air dari berbagai produk, serta memanfaatkan teknologi bioplastik dalam aktivitas sehari-hari.

6. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki visi untuk merancang ibu kota baru yang mengutamakan kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Mereka ingin membangun kota dengan infrastruktur modern yang mendukung prinsip smart city, sekaligus menciptakan ruang hijau dan efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan.