Pemerintah Umumkan Paket Kebijakan Ekonomi dan Tarif PPN 12% Senin Depan

Pemerintah bakal mengumumkan pemberlakukan kebijakan tarif selektif kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian pada Senin (16/12) pukul 10.00 WIB mendatang.

Momen tersebut juga digunakan sebagai forum peluncuran paket kebijakan ekonomi terbaru. Paket kebijakan ekonomi terbaru ini diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat ketika PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan instrumen hukum yang mengatur tarif selektif dan paket kebijakan ekonomi terbaru itu berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan peraturan pemerintah (PP).

“Hitungannya ini difinalisasi. Akan diumumkan hari Senin soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/12).

Airlangga mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% hanya menyasar kepada konsumen barang mewah. Pengenaan kenaikan PPN tahun depan bakal berlaku selektif kepada beberapa komoditas atau barang dalam negeri maupun impor yang masuk kategori barang mewah.

Airlangga mengatakan pemerintah telah membebaskan pajak atau PPN nol  persen kepada sejumlah barang tertentu yang mencakup kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga pelayanan umum dan jasa pemerintah.

 “Ada tarif tertentu. Yang penting bahan pokok penting tidak kena PPN,” ujar Airlangga.

Adapun kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumya, Presiden Prabowo Subianto memastikan kenaikan PPN 12% hanya menyasar kepada konsumen barang mewah.

"PPN adalah undang-undang. Pemerintah akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah, sementara untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi," kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (6/12).

Prabowo hari ini menggelar rapat khusus soal pengenaan PPN 12%. Selain Airlangga, rapat tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.