Pengamat Politik: Dipecat PDIP, Daya Tawar Politik Jokowi Tetap Kuat
Membuat ringkasan dengan AI
Mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki nilai tawar politik yang signifikan, usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencabut status keanggotaannya.
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for strategic and international Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, menganggap pencopotan status kader partai politik (parpol) tak berpengaruh terhadap pengaruh politik Jokowi.
Dia mengatakan Jokowi merupakan figur politisi yang punya basis massa atau konstituen pemilih layaknya parpol. "Tanpa partai politik, Jokowi masih punya pengaruh politik yang signifikan," kata Nicky saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (18/12).
Nicky merujuk sikap para politisi yang kerap meminta dukungan Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) November kemarin. Jokowi menciptakan basis masa sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan presiden dua periode melalui pelaksanaan program dan kebijakan populis seperti blusukan dan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Nicky, basis pemilih ini menjadi instrumen potensial untuk menghadiri pemilihan umum (pemilu) 2029 nantinya. Dia menyebut sejumlah wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara merupakan basis pemilih Jokowi saat ini.
"Ini untuk menjalankan rencana politik ke depan. Menjadi mesin politik untuk Gibran di masa mendatang," ujarnya.
Dengan komunitas pendukung tersendiri, kata Nicky, Jokowi sudah memiliki bekal politik dan elektoral tanpa harus bergabung dengan partai politik tertentu. "Tawaran dari partai sudah banyak, saya rasa Jokowi masih menunggu momentum krusial baru akan bergabung ke parpol," kata Nicky.
Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menyampaikan pengaruh mantan presiden Jokowi di pentas politik domestik akan tetap besar. Hal ini dibuktikan dengan intensitas para tokoh nasional dan lokal yang berkunjung ke kediamannya seusai melepas jabatan sebagai presiden.
"Saya pikir efek ekor jas itu berlaku di masa mendekati tahun politik, 2028/2029. periode yang akan menjadi pembuktian apakah efek Jokowi masih kuat untuk lima tahun mendatang," ujar Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Rabu (18/12).
PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dari daftar keanggotaan partai lewat pengumuman pada Senin (16/12). Pengumuman pemecatan Jokowi dan keluarga dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun dalam keterangan video.
PDIP menilai Jokowi, Gibran dan Bobby telah melanggar kode etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Mereka juga disebut tidak disiplin karena tak mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon yang diusung PDIP di Pilpres 2024.
Selain itu, PDIP menyebut Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Parpol berlogo banteng moncong putih itu menganggap aksi Jokowi menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
PDIP juga menganggap langkah Jokowi sebagai pelanggaran etik dan disiplin partai yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.
