Demonstran Serahkan Surat dan Petisi ke Setneg, Desak Pembatalan PPN 12%
Ringkasan
- BYD menarik kembali 97.000 kendaraan listrik di Cina karena masalah unit kontrol yang berpotensi menyebabkan kebakaran.
- Model yang terpengaruh adalah Dolphin dan Yuan Plus EV yang diproduksi antara November 2022 dan Desember 2023.
- Ini merupakan penarikan yang jarang dilakukan BYD, yang terakhir menarik kembali mobil hybrid Tang pada 2022 karena masalah kemasan baterai yang menyebabkan risiko kebakaran.
Membuat ringkasan dengan AI Ratusan orang menggelar demonstrasi untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Mereka juga menyerahkan petisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) ke kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).
Ada lima orang perwakilan yang membawa surat dan petisi tersebut ke gedung Setneg, Jakarta, Kamis (19/12). Perwakilan paguyuban 'Bareng Warga', Risyad Azhari (Icad) meminta pemerintah untuk membatalkan aturan kenaikan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025.
"Jadi kami ingin kenaikan PPN dibatalkan," kata Icad saat ditemui di Kantor Setneg sebelum penyerahan surat dan petisi.
Perwakilan masyarakat yang ikut menyerahkan surat, Afif, mengatakan pihak Setneg sudah menerima surat dan petisi yang dilayangkan oleh perwakilan massa aksi.
"Kami cuma menyampaikan mengenai petisi mengenai penolakan kenaikan PPN 12% berikut alasannya. Mereka tidak berkata apapun, hanya menerima saja," ujar Afif kepada wartawan.
Dia mengatakan koalisi massa aksi bakal menindaklanjuti kiriman surat dan petisi tersebut dalam dua pekan ke depan. "Apakah aspirasi kami diterima atau tidak karena PPN ini berlakunya Januari mendatang," kata Afif.
Sebelumnya, Icad juga mengkritik langkah pemerintah menyalurkan paket kebijakan ekonomi sebagai stimulus kenaikan PPN. Salah satu aturan yang ia kritik adalah paket stimulus ekonomi untuk rumah tangga.
Paket tersebut meliputi bantuan pangan atau beras, PPN Ditanggung Pemerintah atau DTP sebesar 1% untuk tepung terigu, gula industri, minyak curah Minyakita, hingga diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya hingga 2.200 VA.
"Mana mungkin pasokan Minyakita bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat? Diksi barang mewah, premium ini hanya memelintir," ujar Icad di lokasi aksi, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (19/12).
Ratusan orang memadati Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12), sore. Mereka adalah massa aksi yang menolak ketentuan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai Januari 2025.
Mayoritas peserta aksi berasal dari masyawakat usia muda atau kelompok Generasi Z lintas profesi. Beberapa di antara mereka berprofesi sebagai karyawan agensi hingga para pekerja lepas.
Kelompok massa aksi juga berasal dari mahasiswa, pencinta anime Jepang (Wibu) hingga penggemar Kpop atau budaya Korea atau K-popers. Jumlah massa yang hadir sekitar 150-200 orang.
Massa yang hadir dalam kegiatan ini mengaku mendapat informasi dari media sosial maupun ajak petisi tolak kenaikan PPN yang dipelopori oleh akun 'Bareng Warga' sejak 19 November 2024 melalui platform Change.org. https://chng.it/2Wqbmmj624.
Hingga Kamis (19/12) pukul 16.10 WIB, petisi itu sudah mendapat dukungan sebanyak 120.354 tanda tangan digital. Petisi itu juga menjabarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 menyebutkan angka tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91 juta orang.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
