PDIP Tuding Jokowi di Balik Desakan Megawati Mundur dari Kursi Ketum
Megawati Soekarnoputri didesak mundur dari jabatannya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Usulan mundur ini di antaranya datang dari eks kader PDIP Effendi Simbolon, terkait Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.
Juru bicara PDIP Guntur Romli menuding Effendi mendapat pengaruh dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). "Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Solo," kata Guntur dalam keterangannya," Kamis (9/1).
Guntur mengatakan desakan mundur itu semakin menguatkan ucapan Megawati pada 12 Desember 2024 yang menyebutkan ada upaya mengacak-acak partai.
Guntur pun menilai penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan 'orderan politik' yakni sebagai pintu masuk untuk menekan Megawati. "Semakin terungkap cara licik: "nabok nyilih tangan" menampar pinjam tangan. Ada yg memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan," kata Guntur.
Sebelumnya, Effendi meminta Megawati bertanggung jawab atas perkara yang menjerat Hasto. "Harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum," kata Effendi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Rabu.
Menurut Effendi, persoalan yang menimpa Hasto merupakan permasalahan hukum yang serius. "Dia harus mengundurkan diri," ujarnya.
Effendi meminta PDIP melakukan pembaharuan pada posisi strategis mulai dari pucuk pimpinan. Sebagai mantan kader PDIP, Effendi menyatakan prihatin dan sedih dengan apa yang terjadi di partai banteng berlambang banteng moncong putih itu.
"Ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya, belum pernah ada setinggi ini posisinya," kata dia.