Ketua DPD Klarifikasi Soal Zakat untuk Makan Gratis: Hanya Ide dan Gagasan
Membuat ringkasan dengan AI
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin merespons kontroversi yang muncul akibat ucapannya soal zakat untuk program makan bergizi gratis. Sultan mengatakan pernyataannya itu hanya usul alternatif bagi pemerintah.
Sultan mengatakan, sebagai Ketua DPD, ia merasa perlu memberikan gagasan alternatif kepada pemerintah. Tujuannya agar program Presiden Prabowo Subianto itu tak mengalami hambatan.
"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1) dikutip dari Antara.
Sultan mengatakan, zakat adalah syariat agama Islam yang diatur dengan batasan golongan penerima serta wajib hukumnya. Sultan mengatakan, infak bersifat sunnah atau sukarela bagi yang bersedia.
"Sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan.
Menurutnya, potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300 triliun tiap tahunnya. Sultan berpendapat, jika ini dikelola, seharusnya tak ada masyarakat yang kekurangan makanan.
"Sekali lagi ini hanya ide dan gagasan. Tetapi poin besarnya adalah program MBG ini sangat baik dan wajib kita dukung," katanya.
Ia juga mengatakan target penerima program tersebut mencapai 83 juta anak dan memerlukan anggaran Rp 210 triliun. Kebutuhan dana tersebut tiga kali lipat dari yang mampu disediakan pemerintah yakni Rp 71 triliun.
"Di saat yanh sama, kita melihat masyarakat di daerah sangat menyambut baik program MBG ini," katanya.
Pernyataan Ketua DPD ini sempat direspons negatif oleh sejumlah pihak. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti Putranto mengatakan sumber pendanaan program makan bergizi gratis (MGB) tidak akan mengambil porsi dana zakat.
Dia mengatakan narasi menggunakan dana zakat untuk MBG merupakan wacana yang kurang pantas. “Jadi tidak ada yang bilang ambil dari zakat. Itu sangat memalukan,” kata Putranto di Kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/1).
