Prabowo Panggil AHY hingga Maruarar ke Istana, Bahas Pembangunan 3 Juta Rumah
Ringkasan
- IHSG menunjukkan perbaikan setelah pengumuman struktur pengurus Danantara. Rosan Roeslani, Kepala Danantara, mengamati tren positif IHSG setelah sempat melemah.
- Meskipun IHSG membaik setelah pengumuman, indeks ini sempat anjlok hingga level 5.971 dan beberapa saham bank besar juga mengalami penurunan.
- Analis menilai penurunan IHSG masih dalam batas wajar dan memprediksi target penurunan jangka pendek di level 5.960.
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh menteri yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (18/2). Salah satu topik yang dibahas adalah peta jalan membangun dan merenovasi 3 juta rumah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa presiden secara khusus meminta seluruh menteri yang berada di bawah koordinasinya untuk hadir ke Istana.
Agus mengatakan, rapat kali ini akan dihadiri oleh Menteri Transmigrasi Iftitah Suryanegara, Menteri Perhubungan Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid.
"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur. Kami ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus dikawal bersama-sama," kata AHY sebelum memasuki Istana lewat gerbang yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta.
Maruarar hadir setelah AHY memasuki Istana. Meski demikian, ia enggan merinci lebih dalam ihwal bahasan rapat kali ini. "Nanti setelah rapat saya jelaskan," kata Ara.
Sebelumnya, Ara mengklaim sudah membangun 40 ribu rumah terhitung sejak masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober lalu.
Ara menjelaskan, pihaknya kini tengah berupaya untuk mendapatkan akses lahan sitaan korupsi yang berasal dari Kejaksaan Agung, lahan dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tak diperpanjang.
Menurutnya, lahan-lahan ini bakal masuk ke dalam kepemilikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Badan Bank Tanah.
"Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, ada kepastian hukum, dan juga yang berkeadilan," kata Ara di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (7/1).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
