Istana Tanggapi Turki dan Arab Saudi yang Tolak Rencana Evakuasi Warga Gaza

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons sikap negara lain yang tak setuju dengan rencana Indonesia untuk mengevakuasi warga Palestina korban konflik bersenjata di Jalur Gaza. Negara yang menolak rencana tersebut di antaranya Turki dan Arab Saudi.

Pras mengatakan penolakan negara lain untuk mengevakuasi sementara warga Gaza tidak otomatis menggagalkan rencana Indonesia secara keseluruhan.

"Kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju, bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak dilanjutkan kan? Karena semangatnya memang mau membantu," kata Pras di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Senin (21/4).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan Indonesia akan menempuh langkah-langkah yang tetap memperhitungkan masukan dari negara lain. Pras menekankan Indonesia ingin menjadi negara yang berperan aktif dalam membantu warga Palestina korban konflik bersenjata di Jalur Gaza.

"Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju, ya nggak ada masalah juga. Bapak Presiden tidak gegabah juga dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujar Pras.

Penolakan Turki terhadap rencana untuk merelokasi warga Palestina dari Jalur Gaza disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Hakan Fidan, saat menghadiri pertemuan Gaza Contact Group di Antalya pada 11 April lalu.

Hakan Fidan menekankan pentingnya segera menghentikan kekerasan di Gaza secara permanen sekaligus menolak keras setiap rencana yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.

"Kami menolak segala bentuk rencana yang memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya," kata Hakan Fidan, seperti diberitakan oleh Anadolu pada Jumat (11/4).

Menurut Fidan, fokus situasi kemanusiaan di Gaza saat ini adalah upaya penghentian kekerasan di wilayah penduduk sepanjang Jalur Gaza. Pada forum tersebut, ia menyoroti sikap Israel yang meningkatkan agresi militer dan membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil komunitas internasional untuk mewujudkan perdamaian abadi melalui solusi dua negara atau two state solution.

Two state solution merupakan kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara untuk dua bangsa, yakni negara Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina untuk rakyat Palestina. Pada tahun 1993, Pemerintah Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina alias Palestinian Liberation Organization (PLO) menyepakati rencana penerapan solusi dua negara sebagai bagian dari Perjanjian Oslo.

"Gencatan senjata permanen harus segera diwujudkan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat," ujar Fidan.

Ia menjelaskan bahwa diskusi tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri dari Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan Indonesia, serta Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. Selain itu, juga hadir perwakilan dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan Uni Eropa.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina korban konflik bersenjata di Jalur Gaza ke Indonesia. Warga Palestina ini hanya akan ditampung sementara waktu di Indonesia sampai mereka pulih secara fisik dan psikologis.

"Kami siap evakuasi mereka yang luka, yang terkena trauma, dan anak-anak yatim," kata Prabowo dalam keterangan pers sebelum keberangkatan ke Uni Emirat Arab di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (9/4) dini hari.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah armada pesawat untuk menjemput sekitar 1.000 warga Palestina pada tahap awal. "Kami perkirakan mungkin jumlahnya seribu orang untuk gelombang pertama," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu melanjutkan, rencana Indonesia untuk menampung sementara warga Gaza hanya bisa dilakukan jika mendapat persetujuan atau konsensus dari Palestina.

Prabowo juga mengajukan permintaan dukungan kepada lima negara di Timur Tengah—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Ia mengatakan hanya akan melanjutkan rencana tersebut jika mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk negara-negara yang kini aktif menyalurkan bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza.