Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada BBM pada 2030, Manfaatkan Kelapa Sawit
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia menjadi negara swasembada bahan bakar minyak (BBM) dalam lima tahun ke depan atau paling lambat pada 2030 mendatang. Ia menyebut Indonesia memiliki modal komoditas kelapa sawit untuk mewujudkan rencana tersebut.
Prabowo mengatakan, minyak kelapa sawit dapat menjadi bahan baku campuran BBM. Optimalisasi kelapa sawit, menurut Prabowo, dapat menghentikan impor BBM Indonesia yang menyentuh US$ 40 miliar per tahun.
“Dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam lima tahun harus swasembada BBM. Harus swasembada energi,” kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Halal Bihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini Jakarta pada Selasa (6/5).
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyatakan bahwa kelapa sawit saat ini menjadi komoditas strategis global yang dapat diolah menjadi 67 produk turunan. Prabowo mengklaim dirinya kerap mendapat permohonan dari Pemerintah Mesir, Pakistan, India hingga sejumlah negara Eropa untuk mendapatkan minyak sawit dari Indonesia.
“Setiap saya ke negara-negara, mereka meminta 'yang mulia, tolong kelapa sawit Indonesia prioritas kepada kami',” kata Prabowo.
Pemerintah sebelumnya menetapkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai 1 Januari 2025.
Ketetapan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada 3 Januari lalu.
Langkah ini, menurut Bahlil, sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Pemerintah bahkan menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke B50 pada 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan program mandatori BBN ini dapat mengurangi impor BBM, sehingga menghemat devisa.
Penghematan devisa untuk B40 sebesar Rp147,5 triliun, sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar.
Selain memberikan manfaat secara ekonomi, program mandatori Biodiesel B40 sendiri telah memberikan manfaat signifikan di berbagai aspek sosial, lingkungan termasuk peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,9 triliun, penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 ribu orang (off-farm) dan 1,95 juta orang (on-farm), serta pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun.
Pada 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
