Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Bentuk Tim Investigasi Ledakan Amunisi Garut

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat.

Perwakilan koalisi, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pembentukan tim pencari fakta diperlukan untuk memenuhi hak keluarga korban agar mengetahui secara utuh tragedi tersebut.

Selain itu, pembentukan tim diperlukan  untuk memastikan adanya pengawasan ketat terhadap peralatan mematikan di lingkungan TNI seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali," kata Usman dalam keterangannya, dikutip Rabu (14/5).

Koalisi menekankan, setiap proses penanganan amunisi, dari mulai produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh profesional.

Koalisi menilai, jika kejadian ini berulang dan ada pembiaran negara, makabisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup.  "Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban," kata Usman.

Koalisi juga menilai pernyataan petinggi TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi merupakan klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga korban.

Terlebih pernyataan itu disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan. "Klaim seperti ini justru terkesan menyalahkan korban demi mengaburkan tanggung jawab institusional TNI atas kelalaian yang terjadi," katanya.

Koalisi mendesak agar segera dilakukan investigasi yang dilakukan secara independen, imparsial, dan menyeluruh. Diperlukannya tim pencari fakta karena secara prinsip, proses disposal amunisi perlu dilakukan benar-benar steril dari warga sipil.

"Tidak dimungkinkan warga sipil mendekati area disposal amunisi, baik sebelum, selama, dan setelah prosea disposal amunisi tersebut," kata Usman.

Koalisi berpandangan,  investigasi  harus dilakukan oleh lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI. Ini untuk memastikan hasil investigasi memiliki integritas.

"Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Usman.

Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM dalam proses pengusutan dinilai penting agar kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ledakan amunisi terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin pagi (12/05). Atas kejadian itu, mengakibatkan sembilan warga sipil dan empat anggota TNI, salah satunya adalah Kepala Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI AD meninggal dunia.  

Peristiwa itu terjadi saat personel Gupusmu III Peralatan TNI AD melangsungkan kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai. 

Tim investigasi TNI AD dikabarkan tengah menyelidiki penyebab pasti ledakan maut tersebut. Terkait banyaknya korban jiwa dari warga sipil, Kepala Pusat Penerangan  TNI menyebut diduga para korban yang telanjur sudah di lokasi kejadian terkena ledakan susulan amunisi. 

Pihak TNI juga menyebut bahwa warga yang menjadi korban kemungkinan saat itu akan mengumpulkan serpihan sisa-sisa ledakan amunisi. Menurut mereka, hal tersebut biasa dilakukan warga setiap ada kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai.

Namun, kerabat korban membantah, dan mengatakan bahwa para korban bukanlah pemulung besi dan kuningan bekas hasil ledakan amunisi, Kerabat mengatakan korban adalah buruh yang bekerja membantu TNI dalam peledakan amunisi tidak laik pakai di lokasi tersebut.