Dokter Obgyn Tolak Wacana Menkes Izinkan Dokter Umum Tangani Operasi Caesar


Organisasi perhimpunan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn) menegaskan penolakan terhadap rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikit yang ingin memberikan kewenangan kepada dokter umum untuk menangani operasi caesar dalam proses persalinan.
Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Yudi Mulyana Hidayat, mengatakan operasi sesar adalah tindakan medis bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai keahliannya.
Dokter Kandungan Konsultan Onkologi Ginekologi Rumah Sakit Borromeus, Bandung, Jawa Barat itu menganggap hanya dokter spesialis Obgyn yang layak untuk melakukan tindakan operasi sesar.
"Memberikan wewenang kepada dokter umum untuk melakukan tindakan bedah tanpa pelatihan khusus dapat membahayakan keselamatan pasien dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan," kata Yudi dalam keterangan pers pada Rabu (14/5).
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) itu menekankan pentingnya dasar ilmiah dan standar internasional dalam membuat kebijakan di sektor kesehatan, salah satunya terkait tindakan medis serius seperti operasi sesar.
Adapun standar internasional yang dimaksud merujuk kepada World Health Organization (WHO), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), maupun Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
Yudi mengatakan, POGI mengacu pada ketentuan dari sejumlah organisasi medis global yang menekankan bahwa tindakan medis harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi khusus.
"Tindakan seperti seksio sesarea merupakan intervensi bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang terlatih," ujarnya.
Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dikeluarkan oleh POGI, mayoritas kematian ibu terjadi akibat komplikasi yang dapat dihindari dengan penanganan yang tepat oleh tenaga medis yang terlatih.
Menurut Yudi, POGI juga mencatat bahwa peningkatan angka operasi caesar tidak berkorelasi positif dengan penurunan angka sakit dan kematian pada ibu (maternal) dan bayi (perinatal).
"Kami percaya bahwa tidak hanya aspek keterampilan teknis yang perlu diperhatikan, tetapi juga pemahaman terhadap kompleksitas kasus dan manajemen risiko yang harus dimiliki oleh tenaga medis," kata Yudi.
POGI juga menawarkan solusi yang berorientasi kepada pengembangan dan merekomendasikan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi dokter umum yang ingin memperdalam pengetahuan obgyn dengan dukungan dari fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan.
Selain itu, POGI mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan spesialis obstetri, terutama di daerah terpencil, melalui penyediaan insentif bagi dokter spesialis yang bersedia bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Masih Panjang
Sedangkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan wacana ini masih membutuhkan kajian yang panjang. "Masih wacana. Masih dibicarakan dengan kolegium," kata Dante di Jakarta, Rabu (14/5) dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengangkat wacana dokter umum bisa melakukan tindakan sesar. Menurutnya, hal ini diperlukan bagi daerah yang kekurangan dokter spesialis.
Budi Gunadi menyoroti hanya sekitar 200 kabupaten/kota yang memiliki fasilitas dokter obgyn dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Budi, situasi ini menyebabkan ketimpangan akses layanan kesehatan persalinan.
Oleh sebab itu, Budi menyoroti situasi masa lalu saat dokter umum pernah diizinkan untuk melakukan tindakan sesar. "Kalau dokter umum dulu bisa melakukan itu, sekarang masalahnya apa? Tiba saat sekarang tidak boleh lagi dokter umum karena patient safety," kata Budi Gunadi dalam siaran Rosi Kompas TV pada Jumat (9/5)
Budi Gunadi mendorong agar dokter umum diberikan pelatihan agar mampu melakukan operasi sesar. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan layanan persalinan di wilayah yang belum memiliki akses terhadap dokter spesialis.
"Konsen saya adalah justru ingin menurunkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat di bawah sebawah-bawahnya, supaya semakin banyak (dokter) yang bisa," ujar Budi Gunadi.