Beda Kebijakan Dedi Mulyadi dari Pramono Anung: dari Atasi Tawuran hingga Pajak
Membuat ringkasan dengan AI Beda kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi sorotan. Ini setelah keduanya mengambil langkah berbeda dalam menangani tawuran.
Dedi mencoba mengatasi masalah kenakalan remaja, termasuk tawuran, dengan mengirim siswa sekolah ke barak militer. Sedangkan, Pramono mengambil jalan berbeda untuk mengatasi masalah tawuran.
Pramono memilih membuat program bernuansa religi untuk menyelesaikan masalah tawuran di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Program bernama 'Manggarai Bersholawat' itu akan melibatkan tokoh agama hingga pemangku kepentingan lain.
“Karena mayoritas warga Manggarai itu muslim, rajin salat, tapi tawuran juga sering. Nah, ini kita luruskan bersama-sama," kata Pramono di Jakarta, Selasa (13/5) dikutip dari Antara.
Bukan ini saja dua gubernur mengambil jalan berbeda. Dikutip dari sejumlah sumber pemberitaan, berikut daftarnya:
Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
Bulan lalu, Dedi Mulyadi menghapus seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang belum membayarkan kewajiban hingga 2024.
Masyarakat bisa memperpanjang masa berlaku pajak kendaraannya mulai 20 Maret hingga 2025 dengan hanya membayar pajak tahun berjalan tanpa perlu melunasi tunggakan pajaknya.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang," kata Dedi di Bandung pada Rabu (19/3).
Kebijakan ini diikuti sejumlah daerah, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, Pramono enggan meniru Langkah Dedi Mulyadi di Jakarta.
Ia beralasan, rata-rata masyarakat yang menunggak pajak adalah mereka yang memiliki mobil hingga sepeda motor kedua dan ketiga. Pramono khawatir jika pajak diputihkan, kemacetan Jakarta akan semakin parah.
"Bagi saya pribadi, pajak itu adalah kepatuhan,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Rabu (30/4).
Kebijakan Pendidikan
Pramono juga memilih untuk memperpanjang jam buka perpustakaan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jakarta. Alasannya, untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.
"Perpustakaan akan kami buka sampai malam, mungkin jam 10 atau jam 11 malam," kata Pramono di Jakarta, Jumat (2/5) dikutip dari Antara.
Pramono juga memutihkan ijazah yang tertahan. Tujuannya, membantu masyarakat yang kesulitan dana pendidikan.
Selain itu, Pramono menggratiskan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke sejumlah tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan, hingga Taman Impian Jaya Ancol.
Sedangkan, Dedi memilih untuk merancang pembenahan pendidikan di Jabar. Ada sembilan kebijakan yang disiapkan mantan Bupati Purwakarta itu.
Beberapa kebijakan yang masuk antara lain pembinaan khusus kepada siswa bermasalah hingga larangan sekolah melaksanakan karya wisata.
Dedi bahkan langsung memecat Kepala Sekolah SMA 6 Kota Depok karena sekolah tersebut masih membolehkan karya wisata.
"Saya ingin membenahi manajemen di sektor pendidikan, karena isu-isu seperti PIP, pungutan, dan study tour sangat meresahkan masyarakat Jawa Barat," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta pada 20 Februari 2025.
Transportasi Umum
Pramono Anung juga menggratiskan transportasi umum untuk 15 kelompok, salah satunya pelajar penerima KJP. Pemerintah Provinsi Jakarta juga telah menyepakati subsidi bagi kelompok tersebut.
Kelompok lainnya adalah PNS Pemprov Jakarta, tenaga kontrak di Pemprov Jakarta, veteran TNI, penghuni rumah susun sederhana sewa, hingga penerima Raskin.
Sedangkan Dedi Mulyadi mewajibkan pelajar yang belm cukup umur tak membawa kendaraan bermotor dan menggunakan transportasi umum. Meski demikian, belum ada kabar bahwa ia akan memberikan subsidi untuk transportasi umum.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
