Komisi II DPR Beda Pandangan dengan DPRD soal Pemakzulan Bupati Pati

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai polemik yang menjerat Bupati Pati Sudewo tak perlu berujung pada pemakzulan. Pandangan ini berbeda dengan DPRD Kabupaten Pati yang mendesak pemakzulan Sudewo.

Rifqinizamy menilai Sudewo yang baru menjabat setahun kebelakang perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berpandangan, DPRD seharusnya tak menyatakan pendapat pemakzulan terhadap bupati.

Dia mendorong proses saling kontrol dan menyeimbangkan antara eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki sejumlah kebijakan bupati yang selama ini mungkin dianggap kurang baik.

"Waktu 1 tahun kurang terhadap jabatan Mas Sudewo sebagai Bupati Pati mestinya masih diberi kesempatan untuk beliau memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik," kata Rifqi saat dikonfirmasi awak media, Kamis (14/8).

Politikus Partai NasDem ini menilai kasus di Pati merupakan gambaran kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten/kota di Indonesia yang tergolong rendah, sehingga bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah.

Ia berpandangan ketika terdapat efisiensi APBN dan pengalihan fokus terhadap program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan menanggapinya. Sehingga kepala daerah berinisiatif untuk meningkatkan pajak sebagaimana yang dilakukan Sudewo.

Rifqi juga menyoroti komunikasi politik pejabat publik dengan masyarakat yang juga menjadi salah satu masalah di kasus Sudewo.

"Pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat," kata dia.

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati sepakat untuk membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo usai ribuan masyarakat Pati berunjuk rasa pada Rabu (13/8). Massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya, Sudewo dianggap arogan.

Demonstrasi berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski akhirnya pajak batal naik, Sudewo tetap didesak meletakkan jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

Inisiator demonstrasi, Husen, serta orator aksi yang bernama Syaiful Ayubi mengajak para demonstran bertahan di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati hingga malam hari.

Sudewo menemui pendemo yang melakukan aksi di depan kantor bupati, Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8). Meski demikian, dialog tak bisa dilakukan karena massa melempari sang bupati. Dalam siaran Kompas TV, Sudewo muncul dari atap mobil rantis, mengenakan kemeja putih dan peci serta kacamata hitam.

Menggunakan pengeras suara, Sudewo menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan berbuat lebih baik. Namun, ia langsung dihujani lemparan botol air mineral dan sandal. “Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik, terima kasih,” kata Sudewo.

Di sisi lain, Sudewo enggan melepaskan jabatannya sebagaimana yang disampaikan massa aksi demonstrasi yang digelar di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8).

Sudewo beralasan, dirinya dipilih oleh rakyat sesuai dengan mekanisme yang ada. Sehingga ia tak akan melepaskan jabatannya.

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu, semua ada mekanismenya," kata Sudewo di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8).