BP Taskin: Transformasi Rantai Pasok via Koperasi Merah Putih, Bermula dari MBG

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengungkap peresmian 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) menjadi peluang untuk transformasi rantai pasok nasional yang menggerakkan ekonomi masyarakat, termasuk dengan penyediaan lapangan kerja. Semuanya bermula dari sektor pangan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 80.081 KDMP/KKMP di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

"Ini transformasi rantai pasok nasional. Dengan 80.000 [Koperasi Merah Putih] yang akan dibuat, dilegalisir, maka akan ada 80.000 pelaku ekonomi koperasi yang menjalankan ini," kata Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, di Kantor BP Taskin, Jakarta, Kamis (14/8).

"Sektor pangan yang jadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, karena untuk menyuplai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan," lanjut dia.

Budiman menjelaskan KDMP/KKMP ini berperan dalam seluruh rantai usaha, mulai dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, pergudangan, distribusi, perdagangan komoditi, pangan olahan, jalur pemasaran, hingga retail.

Contohnya, kata Budiman, dengan nota kesepahaman (MoU) yang akan diteken BP Taskin dengan empat kabupaten dan satu kota; Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Brebes, dan Kota Cirebon, pada 20 Agustus 2025 mendatang terkait rantai usaha di program MBG. Misinya adalah menciptakan kelompok daerah yang terhubung untuk program tertentu (aglomerasi).

Kabupaten Cirebon dan Indramayu berperan menyediakan lahan industrialisasi pertanian; Kabupaten Kuningan menjadi lokasi pengelolaan limbah dan perdagangan karbon; koperasi bawang dan telur asin di Brebes; serta lokasi industri hilirisasi pertanian dan digitalisasi produksi pertanian di Kota Cirebon. Industri swasta pun dilibatkan terutama untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

"Ini semua untuk menopang Makan Bergizi Gratis di sana," jelas Budiman.

Dalam program MBG ini, BP Taskin memiliki dua peran, khususnya untuk menyukseskan program MBG di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan di wilayah kantong-kantong kemiskinan.

"BP Taskin membantu di mana? Ada dua sisi BP Taskin membantu. Satu, khusus daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T) tadi sudah berbicara dengan pihak BGN (Badan Gizi Nasional), di mana tahun ini ada seribu titik daerah 3T dan kantong-kantong kemiskinan," kata Budiman.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala BP Taskin Nanik S. Deyang mengatakan, dengan rangkaian rantai usaha yang masuk di dalamnya, program MBG dapat menyerap tenaga kerja hingga 1,5 juta orang. Angka ini didapat dari rata-rata satu dapur MBG yang mempekerjakan 50 orang, dikalikan dengan target 30.000 dapur MBG. 

"Dapur MBG, kalau kita hitung misalnya yang kerja langsung saja 50 orang. Dikalikan 30 ribu dapur, itu sudah 1,5 juta tenaga kerja," ujar Nanik.

Daerah 3T

Untuk mengimplementasikan program ini, BP Taskin akan bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Khusus di wilayah 3T, BP Taskin akan bekerja sama dengan Kostrad terkait penyediaan fasilitas dapur.

"Di wilayah-wilayah 3T, sangat sulit dijangkau lokasinya. Kita kemarin sudah membahas ini, mungkin minggu depan kita tambah. Jadi, kita akan menggunakan dapur-dapur Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI AD, Red). Jadi, kerjasama dengan Kostrad. Kenapa dengan Kostrad? Karena mereka itu di wilayah territorial. Jadi, BP Taskin kerjasama dengan Kostrad untuk menggunakan dapurnya Kostrad," ujar dia.

Program MBG di wilayah ini akan dibiayai oleh APBN. Namun, karena ada keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan ada kerja sama dengan para stakeholder seperti BUMN dan juga perusahaan swasta baik dalam proses penyediaan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) maupun produksi pangannya.

"Jadi di 3T ini, ada yang dibiayai APBN. Tapi karena ada keterbatasan, tidak semua dibiayai APBN. Tapi ada yang dibiayai, nanti kita jadikan misalnya CSR-CSR dari BUMN, perusahaan BUMN," ungkap Budiman.

Nanik menambahkan BP Taskin juga sedang menyiapkan sejumlah Koperasi untuk dapat mengelola 1.000 dapur MBG di wilayah 3T. Jumlah ini akan terus ditambah untuk menjangkau seluruh wilayah 3T di tanah air. Menurutnya, Kopdes yang mengelola dapur MBG dibangun untuk melayani 3.000-3.500 penerima. Namun, jumlah penduduk di wilayah 3T jumlahnya tidak sebanyak itu sehingga perlu diskresi.

"Ada satu pulau hanya ada 1.119 penduduk. Kalau mengikuti aturan standar, mereka tidak akan mendapat fasilitas dapur MBG. Untuk itu BP Taskin bersama Badan Gizi Nasional (BGN) siapkan diskresi untuk membangun dapur khusus," ujarnya.