Bupati Pati Sudewo Dicecar Selama 7 Jam oleh KPK Terkait Dugaan Suap DJKA
Membuat ringkasan dengan AI Bupati Pati, Sudewo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/8). Sudewo diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.
Sudewo diperiksa sekitar 7 jam. Ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.31 WIB.
Usai diperiksa, Sudewo mengaku ditanyai perihal aliran uang dalam kasus ini. Ia menyebut, pertanyaan ini pun telah dijawabnya saat diperiksa penyidik lembaga antirasuah dua tahun lalu.
“Kalau soal uang itu juga ditanyakan, dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu,” kata dia.
Sudewo menuturkan, semua dana masuk itu merupakan pendapatan dari DPR. Ia juga menjelaskan dalam pemeriksaan telah menyampaikan rincian pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran.
Di sisi lain, Sudewo tak membawa berkas apapun pada pemeriksaan hari ini.
Nama Sudewo pernah disebut dalam sidang dengan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen BTP, Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada 9 November 2023.
Dalam sidang tersebut, KPK menampilkan foto barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp3 miliar yang disita dari rumah Sudewo. Namun, Sudewo membantah menerima uang tersebut, termasuk Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, DJKA Kemenhub, yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan 15 tersangka, termasuk Risna Sutriyanto, ASN di Kemenhub, serta dua korporasi terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Dalam proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang tender oleh pihak-pihak tertentu, mulai dari proses administrasi hingga penentuan pemenang.
Proyek yang terkait meliputi jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatera.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
