Prabowo Kumpulkan Petinggi Parpol di Istana Siang Ini, Bahas Tunjangan DPR?

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Ketua Partai Politik (Parpol) di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8). Pertemuan ini dihadiri Sekretaris Dewan Pembina Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ahmad Muzani tiba di kompleks istana pukul 12.11 WIB. Ia tidak banyak memberikan penjelasan terkait pertemuan tersebut dan hanya menyampaikan kedatangannya di istana.

Sementara itu, Cak Imin menjelaskan agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo, termasuk ada rapat kabinet.

Dia menekankan pentingnya evaluasi tunjangan DPR sebagai bagian dari respons terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum untuk semua lembaga melakukan reformasi.

“Semua lembaga saya kira, baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas," katanya.

Ia menambahkan, evaluasi ini tidak hanya terkait tunjangan rumah, tapi juga tunjangan lain bagi anggota DPR yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

“Ya, memang hari ini nggak ada yang bisa ditutupi, kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat," ujarnya.

Demokrat Dukung Penghapusan Tunjangan DPR

Sementara itu, Ibas yang mewakili Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan tujuan kehadirannya di Istana.

“AHY lagi berjalan kembali dari Cina, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa," katanya.

Mengenai sikap Demokrat terhadap aksi demonstrasi dan tuntutan publik soal tunjangan DPR, Ibas menegaskan pihaknya ingin melakukan introspeksi dan evaluasi.

“Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang inginkan tunjangan DPR dihentikan, dibatalkan. Tentu kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.

Ibas menambahkan, keputusan terkait evaluasi tunjangan DPR akan dibahas lebih rinci bersama kesekjenan DPR dan badan terkait. Fraksi Partai Demokrat menegaskan selalu mendengar dan selalu mengawal.

"Tidak semua anggota DPR RI berlaku tidak baik di hadapan publik, dan tidak semua anggota DPR RI tidak memberikan bantuan serta mendengar masyarakat di daerah pemilihannya," ujarnya.