Pengamat Usulkan Eko Patrio hingga Uya Kuya Mundur dari DPR

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyarankan agar empat politisi yang juga merupakan pengusaha dan figur publik, yaitu Ahmad Sahroni (Nasdem), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (Nasdem), dan Uya Kuya (PAN), untuk mundur dari jabatan mereka sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Adapun NasDem sudah menonaktifkan Sahroni dan Nafa sebagai anggota DPR dari Fraksi NasDem.

Hensa, mengatakan mundur sebagai pilihan strategis yang tidak hanya akan meredam gejolak di masyarakat, tetapi juga menjadi ujian bagi rasa nasionalisme mereka dalam mendengarkan aspirasi rakyat yang menuntut pertanggungjawaban.

"Kini nasionalisme mereka diuji. Mereka seharusnya mendengarkan rakyat dengan mundur dari kursi mereka, atau selamanya akan terus terjadi situasi seperti saat ini, aksi di mana-mana," kata Hensa kepada wartawan dikutip Minggu (31/8).

Hensa menganalisis rentetan aksi dan kericuhan yang terjadi belakangan ini merupakan puncak dari kegagalan komunikasi publik para pejabat.

Menurutnya, publik membutuhkan komunikasi yang baik dan mudah dicerna dari pemerintah dan para wakilnya. Aksi-aksi ini, sebagian besar, diawali oleh komunikasi publik yang dianggap tidak bisa dimengerti oleh masyarakat luas.

"Akibatnya jelas, tingkat kepercayaan atau trust kepada pemerintah dan institusi legislatif terlihat menurun. Ini adalah alarm serius," tegasnya.

Pejabat Agar Berhati-hati Buat Pernyataan 

Hensa mengingatkan kepada pejabat dan wakil rakyat lainnya agar selalu berhati-hati dalam menyampaikan pesan politik.

Menurutnya, kericuhan yang hingga kini masih berlangsung di Jakarta adalah bukti nyata dari komunikasi publik yang bermasalah dari pejabat publik seperti Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya.

"Aksi masyarakat yang terjadi belakangan ini menjadi pengingat agar kelak pejabat dan wakil rakyat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan politik," ujar Hensa.

Ia menambahkan, pernyataan yang tidak sensitif dan memicu kontroversi merupakan sebuah kesalahan fatal yang tidak boleh terulang.

"Sampai keluar kata-kata yang tak diinginkan oleh masyarakat itu sudah kelewatan. Maka, ini bisa jadi pelajaran buat yang lainnya agar tak sembarangan dalam berkomunikasi kepada publik," katanya.

Hensa meyakini bahwa para anggota legislatif yang telah memicu kekisruhan ini memahami situasi genting yang sedang terjadi.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka kembali ke profesi awal mereka yang telah membesarkan nama mereka.

"Ini kan sekadar saran, demi bangsa dan negara. Sahroni adalah pengusaha sukses sebelumnya, sementara Nafa, Eko, dan Uya juga selebriti sukses. Mungkin lebih baik kembali saja ke profesi sebelumnya, dan saya yakin sekarang mereka paham akan situasinya," kata dia.

Selesaikan Akar Masalah

Sementara itu, guru besar Universitas Indonesia di bidang manajemen yang memiliki perhatian terhadap isu sosial kemasyarakatan, Rhenald Kasali,  mengatakan perlu ada aksi nyata dari pemerintah untuk memastikan keamanan dan ketertiban kembali berjalan. Menurut Rhenald tindakan cepat dan tepat perlu dilakukan untuk meredam kemarahan masyarakat. 

Rhenald mengatakan aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir merupakan akumulasi dari kemarahan masyarakat atas berbagai kebijakan dan sikap pemerintah baik di eksekutif dan legislatif. Ia mencontohkan adanya kenaikan pajak di beberapa daerah, dan munculnya pernyataan kontroversial dari legislatif yang tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat. 

Di sisi lain himpitan ekonomi masyarakat meluas yang ditandai dengan meningkatnya pengangguran, Ada pula persoalan kelangkaan dan naiknya harga beras di pasar. 

Ia juga menyoroti kebijakan instan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah seperti pembekuan rekening masyarakat demi alasan pemberantasan judi online. Rhenald pun meminta pemerintah dan legislatif melakukan evaluasi dan tidak hanya fokus memadamkan aksi unjuk rasa. 

“Kenapa tidak diselesaikan persoalan di akar, tidak bisa hanya dengan permintaan maaf. ada kesenjangan para elit politik dan masyarakatnya.Kalau persoalan tidak diselesaikan di akar maka akan terjadi eskalasi masalah,” ujar Rhenald seperti dikutip Minggu (31/8). 

Untuk bisa mengembalikan situasi ketertiban dan keamanan, ia meminta penegak hukum bisa menjalankan tugas dengan lebih baik dan berpijak pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu ia mendesak adanya pertanggungjawaban dari pemerintah atas situasi yang berkembang.