Pemerintah Didesak Segera Tangani Kerusuhan agar Kerugian Tidak Semakin Besar

Sejumlah pengamat politik mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyusul aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Tujuannya agar kerugian tidak semakin membesar dan kepercayaan publik bisa segera dipulihkan.

Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi menilai kerusuhan ini terjadi karena tersumbatnya saluran politik yang seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah maupun legislatif. Gaya hidup mewah pejabat publik dengan fasilitas negara pun menjadi pemicu yang memicu kemarahan publik.

“Ini adalah aksi kemarahan publik akibat mandeknya saluran politik, yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan,” ujar Ade Reza kepada Katadata.co.id, Minggu (31/8).

Ia menilai pendekatan pemerintah yang bersifat represif justru semakin menyulut situasi dan menimbulkan korban jiwa, sehingga menambah kemarahan masyarakat. Ade menekankan pentingnya membuka dialog, menggunakan pendekatan persuasif, serta menindaklanjuti aspirasi publik secara bertahap.

Tuntutan yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain reformasi kepolisian, pergantian Kapolri, pengurangan beban pajak dan retribusi, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, serta respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris.

“Kalau langkah persuasif ini dilakukan, publik akan melihat pemerintah mendengar mereka. Setelah situasi tenang, barulah pendekatan hukum bisa diterapkan. Yang penting sekarang adalah langkah darurat agar kerusuhan tidak makin meluas,” katanya.

Kerusuhan ini menimbulkan tiga jenis kerugian besar yaitu kerugian ekonomi akibat rusaknya fasilitas publik dan terganggunya distribusi barang dan jasa, kerugian sosial karena mengganggu kohesi masyarakat, dan kerugian politik yang bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perlu Perubahan Kultur Politik di Kalangan Elite

Pengamat Politik Ray Rangkuti menegaskan bahwa peristiwa ini menunjukkan perlunya perubahan kultur politik di kalangan elite. Menurutnya, demokrasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai seperangkat aturan, tetapi harus berlandaskan etika dan moralitas politik.

“Kita lihat elite berjoget-joget di tengah derita rakyat, pamer kekayaan, dan meminta fasilitas yang makin menjauhkan mereka dari rakyat. Rakyat marah pada kesenjangan yang dirayakan,” kata Ray.

Tuntutan massa yang perlu segera dijawab pemerintah mencakup pemberhentian Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, pencabutan tunjangan berlebihan pejabat eksekutif maupun legislatif, pemberhentian rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, serta revisi UU Omnibus Law.

Potensi Kerugian Ekonomi Semakin Besar

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta sejumlah ekonom menyoroti dampak serius gelombang demonstrasi dan kerusuhan. Wakil Ketua Umum Kadin, Bobby Gafur Umar, menyebut kerusuhan yang meluas sejak Kamis lalu hingga perusakan fasilitas umum sangat berbahaya bagi citra investasi.

“Ini suatu hal yang sangat berbahaya, bisa memberikan persepsi sangat negatif terutama terkait risiko investasi dan kepastian hukum,” kata Bobby, Minggu (31/8).

Faktor risiko dan kepastian hukum menjadi dua hal paling krusial dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Menurutnya, peluang investasi bisa hilang jika stabilitas politik dan keamanan tidak terjaga.

“Kalau pemerintah tidak berhasil menjaga kondusivitas, terutama untuk investasi asing, investor bisa jadi berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” ujarnya.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai kerusuhan sudah menimbulkan dampak ekonomi serius, meski nilainya belum bisa dihitung pasti.

Kerugian tidak hanya dari rumah pejabat yang dijarah, tetapi juga fasilitas publik dan gedung DPR, yang bisa memperburuk stabilitas politik dan sosial serta menurunkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah korektif konkret untuk menjawab keresahan masyarakat. Tanpa langkah serius, kerusuhan berisiko berlanjut dan memperdalam krisis.

"Selain itu, pernyataan dari pemerintah maupun aparat juga harus menenangkan, bukan menantang atau provokatif. Itu harus berlaku bagi seluruh jajaran, termasuk DPR, aparat penegak hukum, hingga presiden,” ujarnya.