CSIS: Mayoritas DPR dari Kalangan Elite, Keputusan Tak Mewakili Rakyat Kecil

Muhamad Fajar Riyandanu
2 September 2025, 15:39
Seorang pengunjuk rasa mengangkat poster tuntutan saat berunjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Jakarta, Senin (25/8/2025). Dalam aksi tersebut demonstran menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah dan rencana
Katadata/Fauza Syahputra
Seorang pengunjuk rasa mengangkat poster tuntutan saat berunjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Jakarta, Senin (25/8/2025). Dalam aksi tersebut demonstran menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Centre for strategic and international Studies (CSIS) menyampaikan mayoritas anggota legislatif berasal dari kalangan elit atau kelas atas. Komposisi keanggotan tersebut menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antara kebutuhan masyarakat dengan keputusan parlemen.

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Edbert Gani Suryahudaya, menyampaikan formasi wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saat ini belum mencerminkan perwakilan masyarakat yang lebih banyak sebagai rakyat kecil.

Edbert menyampaikan hanya sekitar 5,1% legislator yang punya latar belakang kelas pekerja. “Maka ini ada jarak semakin besar antara aspirasi masyarakat dengan apa yang DPR lakukan,” kata Edbert dalam paparan hasil kajian bertajuk ‘Wake up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita’ yang disiarkan oleh kanal Youtube CSIS Indonesia pada Selasa (2/9).

Sensus CSIS juga menemukan lebih dari 50% struktur kepengurusan partai politik datang dari kalangan pengusaha, baik dari tingkat pusat hingga daerah. “Jadi match nih, institusi partainya dan legislator yang terpilih bahwa mereka hanya mewakili kelas sosial tertentu saja,” ujar Edbert.

Selain itu, Edbert melihat fungsi parlemen sebagai lembaga legislatif yang seharusnya mewakili aspirasi rakyat cenderung bergeser. Ini karena DPR dan DPRD saat ini cenderung lebih dekat dan mengakomodir keinginan eksekutif atau pemerintah. Situasi tersebut dinilai melemahkan fungsi demokrasi berupa check and balances

“DPR saat ini menjadi lembaga sebagai support system dari kekuasaan eksekutif. Semakin kuat tendensinya untuk mendekatkan diri dengan eksekutif dalam beberapa periode terakhir,” ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Yuliawati

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...