Mantan KSAD: Situasi Demo dan Kerusuhan Masih Jauh Buat Darurat Militer
Membuat ringkasan dengan AI Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, mengatakan situasi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi tak bisa membuat pemerintah menetapkan status darurat militer.
Dudung menjelaskan terdapat sejumlah tahapan hukum dan eskalasi konflik yang harus dilalui sebelum pemerintah menetapkan status darurat militer. Tahapan tersebut meliputi tertib sipil, darurat sipil, dan terakhir darurat militer.
Dudung menekankan pemerintah tidak dapat langsung menetapkan darurat militer tanpa melewati skala ancaman yang sesuai. “Menurut saya masih jauhlah kalau darurat militer,” kata Dudung di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (4/9).
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) 2021-2023 itu mencontohkan situasi darurat militer domestik pernah terjadi di Aceh saat pemerintah melangsungkan konflik bersenjata dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tempo lalu.
“Tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang. Itu pun pasti harus sesuai dengan keputusan DPR. Jadi, darurat militer tidak serta merta begitu saja,” kata Dudung.
Di saat demonstrasi berujung kerusuhan pada Sabtu (30/8), para pendemo menarik diri dan menghentikan demonstrasi karena khawatir pemerintah menerapkan darurat militer. Kekhawatiran penerapan darurat militer ini yang membuat demonstrasi berangsur berhenti di banyak daerah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (4/9). Herindra menyampaikan dirinya diminta menyampaikan laporan terkait perkembangan situasi keamanan domestik.
"Tentunya ada informasi yang harus saya sampaikan kepada presiden," kata Herindra kepada wartawan sebelum memasuki gerbang Istana.
Wakil Menteri Pertahanan 2020-2024 itu menyampaikan situasi sosial masyarakat saat ini sudah berangsur membaik di tengah gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu. "InsyaAllah aman," ujar Herindra.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aris Marsudiyanto. Dia menyampaikan kondisi nasional saat ini kian terkendali.
Aris menambahkan situasi terkendali saat ini merupakan hasil keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan. "Aman. Semuanya aman, kita harus kompak," ujarnya.
Aksi unjuk rasa masih berlangsung di sejumlah titik di Jakarta. Satu di antaranya yakni berlokasi di Kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Massa aksi yang hadir mayoritas berasal dari kalangan buruh yang menuntut reformasi pajak dan protes soal besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Demonstrasi juga berlangsung di depan gedung DPR. Mayoritas peserta aksi merupakan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
BEM SI mengusung tema 'Selamatkan Indonesia' dalam aksi damai kali ini. Adapun persoalan menjadi sorotan adalah tindakan korupsi, hukum yang dinilai dipolitisasi, hingga kebijakan negara yang dianggap tidak pro rakyat.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
