Prabowo Tunjuk Eks Pangkostrad Djamari Chaniago jadi Menko Polkam, Apa Maknanya?
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Sejumlah pakar politik menilai penunjukan Djamari merupakan langkah Prabowo dalam menguatkan stabilitas pemerintah.
Jabatan Menko Polkam dianggap sebagai posisi strategis karena mengoordinasikan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga TNI-Polri yang seluruhnya dipimpin oleh sosok jenderal bintang empat.
Pakar Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan sosok Djamari merupakah tokoh militer senior yang memenuhi kriteria Menko Polkam.
"Tokoh senior militer, dekat dengan presiden, dan perpengalaman," kata Fahmi saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (18/9).
Djamari memasuki masa pensiun pada 2004 dengan jabatan terakhir Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki posisi Wakil Kepala Staf TNI AD 1999-2000 dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) 1998-1999.
Fahmi menilai, kehadiran Djamari dalam kabinet sebagai figur senior dengan pengalaman panjang di TNI dapat membantu menjaga legitimasi pemerintah, menjembatani perbedaan antar instansi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Fahmi mengatakan, figur senior juga bisa membantu memperkuat legitimasi kebijakan. Ini karena keputusan terkait sektor politik dan keamanan yang dijalankan oleh Prabowo dapat lebih mudah diterima oleh kalangan polisi, militer dan politisi nantinya.
"Saya kira Indonesia butuh Menko Polkam yang tidak hanya kuat di belakang layar, tapi juga tampil ke depan sebagai wajah untuk menjembatani perbedaan antar instansi pemerintah," ujarnya.
Hadirnya Djamari sebagai tokoh militer senior di tubuh kabinet diharapkan dapat membangun legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Hal tersebut menjadi rasional mengingat para veteran yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI pernah menyampaikan delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo.
Tuntutan itu ditandatangani oleh 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal dan 91 Kolonel pada pertengahan April 2025. Sejumlah tuntutan utama yang diajukan oleh para purnawirawan itu antara lain mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Tuntutan tersebut juga meminta Prabowo untuk mereshuffle para menteri Kabinet Merah Putih yang diduga terikat dengan kepentingan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Fahmi menilai status Djamari sebagai tokoh militer kawakan yang lebih senior dari Prabowo dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan. "Kehadiran sosok yang lebih senior ini bisa memberi sinyal memelihara stabilitas," ujarnya.
Analis Komunikasi Politik KedaiKopi Hendri Satrio (Hensat) memandang sosok Djamari Chaniago sebagai sosok pembisik yang netral dalam melaporkan kondisi lapangan sebenarnya.
Djamari yang kini memasuki usia 77 tahun dianggap ideal karena cenderung tidak punya ambisi politik tertentu. "Presiden membutuhkan sosok yang bisa bercerita secara jujur tentang kondisi di lapangan. Kemudian sosok Djamari ini menurut saya tidak punya lagi pretensi apa-apa," kata Hendri pada Kamis (18/9).
Hensat menilai Djamari dapat memperbaiki kinerja Menko Polkam sebelumnya yang tidak dapat memberi gambaran asli terkait situasi di lapangan. Kehadiran Djamari diharapkan dapat membantu presiden dalam penyediaan informasi yang lebih jernih sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.
"Cerita sesungguhnya tentang lapangan mungkin tidak didapatkan dari Menko Polkam sebelumnya," ujarnya.
Djamari kini menjadi Menko Polkam definitif setelah sebelumnya posisi itu diisi sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sejak 8 September lalu. Sjafrie mengisi posisi itu secara sementara untuk mengisi kekosongan selepas pencopotan Budi Gunawan.
Prabowo juga menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Djamari yang sebelumnya telah pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal menjadi Jenderal Kehormatan (HOR).
