Prabowo Pamer Produksi Beras Cetak Rekor dan Bantu Palestina di Sidang Umum PBB

Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia dapat menjadi lumbung beras dunia dalam beberapa tahun ke depan. Dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo menyatakan produksi beras cetak rekor sehingga Indonesia mulai mengekspor dan menyediakan beras untuk Palestina. 

Prabowo mengatakan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP telah mencapai rekor tertingginya pada tahun ini. Badan Pangan Nasional mendata volume CBP pada paruh pertama tahun ini sempat menembus 4 juta ton. Saat ini, pemerintah memiliki beras melalui Perum Bulog sejumlah 3,9 juta ton.

"Kami saat ini swasembada beras dan kami mulai mengekspor beras ke negara lain yang membutuhkan, termasuk penyediaan beras untuk Palestina," kata Prabowo dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (23/9).

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian telah menyiapkan beras hibah sejumlah 10.000 ton yang bisa dikirim ke Palestina kapan saja. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 20.000 hektare dengan kapasitas produksi setara 100.000 ton beras per tahun untuk kebutuhan Palestina.

Prabowo menyampaikan pemerintah sedang membangun rantai pasok pangan yang tangguh. Selain itu, Kepala Negara mengatakan pihaknya sedang memperkuat produktivitas para petani dan membangun agrikultur cerdas berdasarkan iklim.

Prabowo menjelaskan penguatan industri pangan nasional dibutuhkan untuk memastikan ketahanan pangan masa depan. "Hal ini kami lakukan untuk anak dan cucu di dunia," ujarnya.

Badan Pusat Statistik atau BPS memproyeksikan produksi beras nasional akan menembus 31 juta ton pada bulan depan. Adapun produksi beras hingga Agustus 2025 seharusnya mencapai 25,19 juta ton. Angka itu menghasilkan surplus sekitar 4,52 juta ton, mengingat konsumsi pada periode Januari–Agustus hanya 20,62 juta ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan data produksi riil beras sesuai dengan proyeksi BPS. Berdasarkan hasil tersebut, harga beras di konsumen naik seiring kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Kalau harga Gabah Kering Panen naik jadi Rp6.500 per kg, harga beras pasti naik. Sekarang mayoritas daerah memiliki harga GKP sekitar Rp7.000 per kg, kecuali di Makassar Rp6.500 per kg karena sedang panen,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/9).

Sebelumnya, ia sempat meragukan validitas metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS, karena hanya berbasis estimasi luasan panen dan produktivitas.

“Kita tidak boleh terlena dengan angka proyeksi produksi beras di komputer saya ini yang diproduksi BPS. Harus dirasakan juga kondisi di lapangan hari ini,” kata Arief dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/9).

Sementara itu, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menilai kenaikan harga beras juga dipicu oleh kebijakan Bulog yang akan kembali menyerap satu juta ton gabah pada akhir tahun.

Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menilai langkah tersebut tidak tepat karena produksi gabah pada semester II memang cenderung turun.

“Pasti ada reaksi pasar dalam bentuk rebutan gabah. Kebijakan pemerintah tidak tepat kalau memaksakan pembelian gabah maupun beras melalui Bulog saat ini,” ujar Sutarto kepada Katadata.co.id, Rabu (3/5).