Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional

Ameidyo Daud Nasution
27 September 2025, 17:46
mbg, prabowo, keracunan
Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Prabowo Subianto memberi keterangan kepada pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Presiden Prabowo Subianto merespons maraknya siswa sekolah yang mengalami keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk membahas kasus tersebut.

Prabowo mengatakan dirinya dari luar negeri telah memantau adanya kasus keracunan MBG. Oleh sebab itu, dia akan segera memanggil pejabat terkait untuk membahas hal ini.

"Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.

Prabowo mengatakan MBG merupakan program yang besar dan berpotensi memiliki kekurangan pada awal pelaksanaannya. Namun ia optimistis masalah tersebut bisa diselesaikan.

"Harus waspada agar jangan sampai ini (MBG) dipolitisasi," kata Prabowo.

Presiden mengatakan, program MBG disasar untuk anak-anak yang tidak mampu sehingga perlu terus dilanjutkan. Prabowo bahkan mengatakan masih ada anak-anak yang hanya mampu makan dengan menu nasi dan garam.

"Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi," katanya.

BGN mencatat ada 5.914 pemerima manfaat MBG mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September yang tersebar di 70 lokasi. Para penerima yang menjadi korban terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

BGN mencatat kasus tersebut tersebar di tiga wilayah. Wilayah II atau Jawa menjadi yang tertinggi dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang.

BGN juga mendesak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) agar segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi atau SLHS dari Kementerian Kesehatan. Sertifikat tersebut ditargetkan paling lambat bulan depan.

“Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” kata Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9).


Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...