Kepala BGN Tegaskan MBG Tetap Jalan Meski Ada Desakan untuk Setop Sementara

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG bakal terus berjalan. Pernyataan tersebut menanggapi adanya usulan untuk menghentikan sementara penyaluran MBG seiring terdapat kasus keracunan di sejumlah daerah.

Dadan mengatakan dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjalankan sekaligus mempercepat perluasan cakupan penerima MBG. Ia menyebut program makan bergizi gratis harus tetap berjalan karena banyak siswa dan orang tua menantikan untuk menjadi penerima manfaat.

“Saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak dan orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis,” kata Dadan dalam Konferensi Pers Penanggulangan KLB pada Program MBG di Kementerian Kesehatan pada Kamis (2/10).

Dadan menegaskan kewenangan untuk menghentikan atau mengubah pelaksanaan MBG ada di tangan presiden. “Di luar perintah itu, saya tetap melaksanakan. Kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain,” ujar Dadan.

Dosen Departemen Proteksi Tanaman Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menyampaikan pihaknya kini telah menutup sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum MBG terkait dengan kasus keracunan.  Penyetopan operasional itu bertujuan untuk memberi waktu investigasi penyebab masalah kasus keracunan di lokasi tertentu.

BGN juga tengah mengevaluasi fasilitas dapur SPPG yang dinilai bermasalah hingga melakukan mitigasi dampak sosial yang menimbulkan kekhawatiran orang tua dan publik terhadap MBG saat ini. 

”Oleh sebab itu, SPPG yang bersangkutan maupun mitranya harus melakukan pendekatan-pendekatan terkait dengan trauma yang muncul di masyarakat,” kata Dadan.

Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) sebelumnya menuntut pemerintah menghentikan sementara atau melakukan moratorium terhadap program MBG setelah maraknya kasus gejala keracunan. FKBI juga meminta pemerintah memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terdampak.

Ketua FKBI Tulus Abadi mencatat jumlah kasus gejala keracunan dalam program MBG telah mencapai 4.000 konsumen pada periode Januari–September 2025. Menurutnya, moratorium program MBG menjadi langkah mendesak agar pemerintah dapat memastikan kasus serupa tidak terulang.

“Permintaan maaf tidak dapat menjadi akhir dari tanggung jawab negara. Kami menuntut langkah konkret, sistemik, dan partisipatif untuk memastikan tragedi ini tidak terulang,” kata Tulus dalam keterangan resmi, Senin (22/9).