Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua, Velix Wanggai jadi Ketua
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110 P tahun 2025. Pembentukan badan baru itu juga dibarengi pelantikan pejabat inti yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/10).
Prabowo melantik Velix Fernando Wanggai sebagai Ketua komite tersebut. Velix sebelumnya merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan 2023-2025.
Susunan pengurus anggota lainnya juga diisi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bupati Jayawiya 2008-2018 John Wempi Wetipo, Panglima Kodam Cenderawasih 2020-2022 Letnan Jenderal TNI (Purn) Ignatius Yoko Triyono hingga Kapolda Papua Komisaris Jendral Pol (Purn) 2019-2021 Paulus Waterpauw.
Selain itu, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga beranggotakan Panglima Kodam Kasuari 2020 Letnan Jendral TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra dan Pendiri Yayasan Kitong Bisa Gracia Josaphat Jobel (Billy) Mambrasar. Badan baru tersebut juga diisi oleh Bupati Merauke 2000-2010 John Gluba Gebze, Aktor Johnson Estrella Sihasale, dan Yani.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, mengatakan tujuan pembentukan baru untuk memusatkan perhatian pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas seperti percepatan pembangunan, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan tata kelola otonomi khusus.
Melalui komite eksekutif ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pelaksanaan otonomi khusus berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Velix mengatakan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua juga bertujuan untuk menjawab tantangan setelah pemekaran wilayah enam provinsi di Papua.
"Kehadiran enam provinsi ini membutuhkan langkah-langkah dan maksud besar itu langkah-langkah percepatan," kata Velix setelah pelantikan.
Ia menjelaskan Komite bertugas mengawal dan menerjemahkan delapan agenda Asta Cita Pemerintah Pusat ke dalam kebijakan daerah di Tanah Papua. Hal itu mencakup agenda politik, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, serta aspek sosial-budaya seperti olahraga, gender, dan ekonomi kreatif.
"Intinya Bapak Presiden memiliki komitmen untuk Papua. Dalam bahasa kami, Asta Cita kontekstual Papua akan kami kawal tentang harmonisasi, sinergi, pengawasan, dan evaluasi," ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
