Setahun Pemerintahan Prabowo, Penciptaan Lapangan Kerja Dapat Nilai Terburuk

Hasil survei lembaga riset Indostrategi menunjukkan penciptaan lapangan kerja menjadi yang terendah dalam penilaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di satu tahun awal kepemimpinannya.  Pada 20 Oktober 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pascadilantik. 

Dalam survei yang dirilis Indostrategi ini, penilaian diklasifikasikan menjadi kinerja buruk (0,00-2,00), kinerja sedang (2,01-4,00), dan kinerja baik (4,01-5,00). Kinerja pemerintahan secara nasional berada pada kategori sedang (3,07).

Namun demikian, penciptaan lapangan pekerjaan mendapatkan skor terendah, yakni 2,65. Indostrategi memberi catatan sejumlah faktor yang memungkinkan menjadi penghambat penciptaan lapangan pekerjaan.

Hambatan dari luar negeri yaitu kinerja ekspor dan impor barang industri yang dipengaruhi oleh situasi internasional seperti tarif tinggi dari pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Perang Rusia-Ukraina, dan pertumbuhan ekonomi global yang masih rendah (di bawah 3,0%). Dari dalam negeri, muncul fenomena seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sentra industri. 

Di sisi lain, pemberantasan korupsi mendapatkan penilaian skor kinerja sedang menuju baik (3,50). Skor sedang juga diperoleh pada sisi lainnya, yakni dalam bidang stabilitas politik dan keamanan (3,16), demokrasi dan kebebasan (3,14), transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (3,12), investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (3,09), stabilitas harga barang (3,00), kemudian kinerja penegakan hukum dan HAM (2,93). 

Managing Director Indostrategi, Visna Vulovik, mengatakan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

“Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, publik bisa ikut berpartisipasi dan secara aktif memberikan masukan,” kata Visna Vulovik dalam keterangannya. 

Masih Masa Konsolidasi

Sementara itu, Direktur Riset Indostrategi Ali Noer Zaman menilai pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. 

Menurt Ali, jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas dan wewenang di antara kementerian. Terlebih dengan ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Publik perlu memberi kesempatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berkonsolidasi dan berkoordinasi, mengingat jumlah anggota kabinet yang besar. Tapi di sisi lain, publik harus memberikan pengawasan terus-menerus sehingga pemerintah senantiasa bekerja keras. Semoga tahun kedua mulai menampakkan hasil dari apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Ali. 

Metode Riset

Adapun, riset evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data diambil dari narasumber yang dipilih secara purposif di 34 Provinsi. 

Jumlah total narasumber adalah  424 orang yang dipilih dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan minimal sarjana  strata satu (S1), dan telah memiliki pekerjaan tetap seperti aktivis, guru, dosen, karyawan pemerintah, karyawan swasta, aktivis, guru, pengusaha, atau mereka yang sedang studi strata 2 (S2) dan strata 3 (S3). 

Pemilihan narasumber juga mempertimbangkan proporsi jenis kelamin dan agama. Selain itu, riset juga mendasarkan diri pada sumber-sumber berita baik online maupun offline, dokumen pemerintah dan analisis para pengamat/akademisi. 

Sumber informasi lain adalah 10 orang ahli dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang memberikan informasi, pandangan, dan masukan atas data yang telah terkumpul dalam sebuah Diskusi Kelompok Terpumpun.