Prabowo Dinilai Hadapi 3 Pilihan Penting, Salah Satunya Terkait Program Jokowi
Membuat ringkasan dengan AI Prabowo Subianto saat ini telah melalui satu tahun masa jabatannya sebagai Presiden. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Prabowo dinilai menghadapi tiga situasi.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai situasi tersebut merupakan ‘policy trade-off’, artinya memutuskan pengambilan kebijakan dengan mengorbankan pilihan lainnya.
Arya menyampaikan hal tersebut dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', di Lounge Katadata Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).
“Trade-off itu tampak dari tiga hal, kalau kita lihat dalam setahun ini,” kata Arya.
Trade-off yang pertama yakni apakah pemerintahan saat ini akan melanjutkan program-program dari pemerintahan Joko Widodo, meskipun salah satu janjinya keberlanjutan,
“Trade-off itu yang tampak dalam beberapa bulan ini. Dan saya lihat pemerintahan Pak Prabowo memang mengambil posisi untuk tampil dengan program yang lebih banyak,” kata Arya.
Trade-off yang kedua yakni perubahan kebijakan yang dinilai Arya sangat terasa. Ia mengatakan, pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi, penggunaan dana untuk infrastruktur dari APBN sangat besar.
Sedangkan pada era Prabowo terdapat peralihan dari infrastruktur kepada program-program redistribusi sosial yang sifatnya lebih populis. "Misalnya dana Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan sebagainya,” kata dia.
Selain itu, terdapat pula peningkatan anggaran pertahanan, melingkupi peningkatan belanja dan modernisasi alutsista.
Trade-off yang ketiga porsi peran pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya Arya, saat ini peran pemerintah pusat membesar ketimbang masa pemerintahan sebelumnya.
“Itu misalnya tampak dari adanya ketergantungan yang besar daerah-daerah pada dana fiskal dari pusat,” kata dia.
Ia juga mengatakan pengelolaan program-program strategis saat ini hampir semua dikelola oleh pusat. Salah satu contohnya adalah MBG yang sejak awal struktur pendanaan, implementasi, hingga organsasi pelaksananya baru.
Arya mengatakan, pada pemerintahan sebelumnya, program biasanya dirancang bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Misalnya pada masa (Presiden keenam) SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu ada program PNPM Mandiri, itu melibatkan pemda," kata Arya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
