Mewujudkan Pendidikan Berkualitas dan Merata di DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Komitmen ini semakin penting di tengah tantangan kesenjangan sosial ekonomi di ibu kota.

Dalam dua tahun terakhir, rasio gini (ketimpangan pendapatan) Jakarta bertahan di angka 0,431, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan masih lebarnya jurang antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah.

Kondisi ini menegaskan perlunya kebijakan pendidikan yang mampu memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu secara merata.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, menegaskan pemerataan akses bagi keluarga prasejahtera menjadi prioritas. Ia menyampaikan bahwa berbagai program bantuan disiapkan untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat karena kondisi ekonomi.

“Program yang menjadi fokus utama Dinas Pendidikan dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan di Jakarta adalah pemberian bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bagi peserta didik, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi mahasiswa/i Jakarta dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS),” ujarnya kepada Katadata, Senin (1/12).

Selain itu, Nahdiana melanjutkan, perluasan akses juga dilakukan melalui Sistem Penerimaan Murid Bersama (SPMB) yang melibatkan sekolah swasta, pembangunan unit sekolah baru, sekolah berasrama, serta 40 sekolah swasta gratis yang ditargetkan beroperasi pada 2025.

Melalui KJP Plus, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengenyam pendidikan hingga tamat SMA/SMK dengan biaya ditanggung penuh APBD DKI Jakarta. Sementara KJMU memberikan pembiayaan penuh bagi mahasiswa berprestasi yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Nahdiana menegaskan bahwa perluasan akses tidak boleh mengorbankan kualitas. Karena itu, Dinas Pendidikan melakukan seleksi penerima bantuan pendidikan melalui mekanisme verifikasi yang ketat.

Pada Tahun 2025, penerima KJP Plus mencapai 707.622 siswa pada Tahap I dan 707.513 siswa pada Tahap II, sementara penerima KJMU mencapai 16.979 mahasiswa pada Tahap I dan 16.920 mahasiswa pada Tahap II.

Selain itu, terdapat 15.834 alumni KJP Plus melanjutkan pendidikan tinggi dengan dukungan KJMU. Program akses lainnya seperti Sistem Penerimaan Murid Bersama (SPMB) Bersama juga diperluas untuk mengakomodasi siswa agar dapat bersekolah di sekolah swasta, ditambah dengan uji coba 40 sekolah swasta gratis yang kini mulai berjalan sebagai model pemerataan layanan pendidikan.

Transformasi pendidikan DKI Jakarta juga mencakup pembangunan infrastruktur sekolah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Salah satu terobosan terbesar adalah pembangunan Sekolah Net Zero Healthy (NZH). Nahdiana menekankan bahwa arah kebijakan ini sejalan dengan komitmen global.

“Seluruh bangunan baru akan mengadaptasi konsep Net Zero pada tahun 2030 dengan menginstalasi solar panel rooftop pada seluruh gedung sekolah.” kata Nahdiana.

Konsep ini tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar melalui kualitas udara lebih baik dan mengurangi biaya energi sekolah.

Langkah ini paralel dengan program Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan (P4) untuk mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mutu dan kualitas pendidikan terus terjaga. 

Selain itu, layanan pendidikan inklusif juga diperkuat melalui keberadaan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di tingkat kota dan provinsi, serta asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) untuk memetakan kebutuhan pembelajaran setiap siswa secara individual.

“ULD melakukan asesmen dini dan identifikasi awal bagi peserta didik yang diduga memiliki kebutuhan khusus serta membantu sekolah inklusi dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI).” jelas Nahdiana.

Transformasi pendidikan Jakarta juga diarahkan untuk menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Revitalisasi SMK menunjukkan hasil signifikan.

Pada tahun 2024, tingkat keterserapan lulusan mencapai 82,86 persen, terdiri dari lulusan yang sudah bekerja, melanjutkan pendidikan hingga berwirausaha.

Selain itu, Jakarta turut mendorong penguatan kompetensi berbasis standar internasional. Sebanyak 90 siswa SMK telah berhasil meraih sertifikasi dari Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Inggris, yang memberikan mereka gelar Diploma in Financial and Management Accounting.

Upaya ini ditopang oleh keberadaan sekolah unggulan berasrama seperti SMANU MH Thamrin, yang menerapkan kurikulum nasional, Cambridge, dan olimpiade untuk pembinaan talenta akademik secara intensif.

Penguatan ekosistem literasi juga menjadi agenda penting. Pemprov DKI Jakarta memperpanjang jam operasional perpustakaan umum hingga malam hari, menyediakan akses belajar bagi warga di luar jam sekolah dan kerja. Sebanyak 70 perpustakaan keliling juga beroperasi di seluruh kota.

Di lingkungan sekolah, gerakan Sekolah Menyenangkan dan Sekolah Ramah Anak menghadirkan Pojok Baca, mendorong interaksi siswa dengan buku.

“Perpustakaan keliling menjangkau seluruh sekolah di DKI Jakarta yang jauh dari akses perpustakaan,” pungkas Nahdiana.