Bupati Tapsel Sebut Kemenhut Keluarkan Izin Tebang Hutan Sebelum Banjir Sumatra

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu mengatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan sekitar satu bulan sebelum bencana banjir melanda Kabupaten Tapanuli Selatan pada akhir November lalu.

Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara (Sumut) menjadi salah satu kawasan terdapak banjir dan longsor yang menimpa provinsi Sumut, Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar). Gus Irawan mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa izin penebangan hutan kembali dibuka pada Oktober lalu.

Ia menilai aktivitas penebangan hutan di kawasan hulu yang disertai dengan guyuran hujan intensitas tinggi menjadi penyebab banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Gus Irawan mengatakan dirinya telah menyurati Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta penghentian penebangan hutan yang terjadi di kawasan hulu belakagan ini.

Ia bercerita sempat merasa lega dan menyambut positif langkah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Hutan Lestasi Kementerian Kehuatan (Kemenhut) yang menerbitkan edaran untuk menghentikan penebangan kayu di kawasan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) pada Juli lalu.

“Saya menyambut baik dan saya edarkan edaran ke seluruh camat, lurah, dan kades saya untuk tidak memberikan izin terkait dengan PHAT,” kata Gus Irawan, sebagaimana disiarkan oleh Youtube tvOne pada Minggu (30/11).

Namun, ujar Gus Irawan, masa berlaku surat edaran itu hanya bertahan tiga bulan karena izin penebangan kembali dibuka. Ia kemudian mengirim surat protes dan keberatan kepada Kemenhut pada 14 November untuk meminta penebangan dihentikan kembali.

“Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua dan segera menghentikan izin-izin yang tiga bulan lalu itu dihentikan sementara kemudian ada oleh Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari diberikan kembali,” ujarnya.

Meski demikian, belum ada respons dari Kemenhut terkait pernyataan Gus Irawan ini. Hingga berita ini ditulis, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum merespons pesan singkat Katadata.

Saat ini, jumlah korban meninggal dunia imbas bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut bertambah menjadi 604 orang. Selain itu, 464 orang hilang.

Laporan berkala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB merincikan korban meninggal dunia di Aceh mencapai 156  orang, Sumut 283, dan Sumbar 165 jiwa.

BNPB juga melaporkan tingkat kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor yakni 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rumah rusak sedang, serta lebih dari 20.500 rumah mengalami kerusakan ringan. Jumlah infrastruktur publik yang terkena dampak di antaranya 271 jembatan dan 282 fasilitas pendidikan.