Menhut Lapor DPR: Saya Tak Pernah Lepas Fungsi Hutan Aceh, Sumut, dan Sumbar

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, dirinya tak pernah melepas fungsi hutan termasuk di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor yautu Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. 

Hal itu ia sampaikan saat rapat bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Raja Juli mengatakan, dirinya menjaga pesan Presiden Prabowo Subianto yakni menjaga hutan. 

“Termasuk, di tiga provinsi terdampak (bencana), satu jengkal pun, saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” kata Raja Juli. 

Raja Juli mengatakan, selama menjabat sebagai Menhut, dirinya hanya menerbitkan pelepasan kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di Bima.

Penetapan peralihan status hutan di Bima diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 436 Tahun 2025. Dia mengatakan, pelepasan kawasan hutan produksi ini merupakan arahan Prabowo. 

“Saya tidak pernah menerbitkan pelepasan kawasan, kecuali satu di luar PSN yaitu pelepasan kawasan untuk kepentingan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Bima,” katanya. 

Alih Fungsi Lahan Hutan

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa Kemenhut menemukan adanya perubahan luas tutupan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

Data perubahan tutupan hutan didapatkan Kemenhut dengan citra satelit sepanjang 2019 hingga 2024. Dia mengatakan, di Aceh, Kementerian Kehutanan menemukan perubahan tutupan hutan seluas 21.476 hektare.

Dia juga mengatakan di Sumut, Kemenhut menemukan perubahan tutupan lahan hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektare. "Terdiri dari kawasan hutan seluas 3.427 hektar atau 36,36%. Serta di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya seluas 5.997 hektar atau 63,63%,” katanya.

 Dia mengatakan, di Sumbar, Kemenhut menemukan perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektare. 

Secara umum, Raja Juli Antoni juga mengklaim angka deforestasi di Indonesia turun pada 2025 dibandingkan dengan tahun lalu. Ia merujuk data Kementerian Kehutanan hingga September 2025. 

“Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektare jika dibandingkan tahun 2024. Menurun 23,01%,” katanya.

Kendati demikian, Raja Juli mengatakan data tersebut didapat hingga September 2025. Kementerian Kehutanan, kata dia, akan mengukur kembali angka tersebut pada akhir Desember 2025.