Pemulihan Daerah Bencana Sumatra Butuh Dana Rp 51,8 T, Aceh Tertinggi
Pemerintah menghitung estimasi dana yang dibutuhkan untuk pemulihan setelah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Kalkulasi ini merupakan hitungan bersama antara Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala BNPB Letnan Jenderal (Letjen) TNI Suharyanto mengatakan, hitungan dana yang dibutuhkan untuk kerugian akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi ini menyasar pada kerusakan permukiman dan infrastruktur utama.
Ia menjelaskan, kerusakan akibat banjir meluas ke berbagai fasilitas publik seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga pondok pesantren. Banjir juga menghancurkan ribuan hektare lahan pertanian, perkebunan, peternakan, serta sejumlah fasilitas perkantoran.
"Rumah-rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 unit, baik yang rusak berat, hilang tersapu banjir, rusak sedang maupun rusak ringan," kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad (7/12), malam.
BNPB mencatat, 921 orang meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdasarkan data sementara hingga Minggu (5/12). Bencana Sumatra ini juga menyebabkan 392 orang hilang dan 975.079 warga mengungsi.
Banjir dan tanah longsor juga mengakibatkan lebih dari 147 ribu rumah dan 405 jembatan di tiga provinsi terdampak rusak. Kejadian itu juga menghancurkan 199 fasilitas kesehatan, 701 fasilitasn pendidikan, 420 rumah ibadah, 234 gedung/kantor, dan lebih dari seribu fasilitas umum lainnya.
Suharyanto menyebut, pemulihan setelah bencana di Aceh membutuhkan anggaran hingga Rp 25,41 triliun. Anggaran itu mencakup pemulihan rumah warga, perbaikan jalan dan jembatan, fasilitas umum, serta pemulihan sektor ekonomi produktif yang mengalami kerusakan.
Sementara itu, estimasi anggaran untuk menangani kerusakan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing adalah Rp 12,88 triliun dan 13,53 triliun. Suharyanto menekankan nominal anggaran itu masih dapat diperbarui seiring tim BNPB di lapangan melengkapi dan memverifikasi data kerusakan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan, tingkat kerusakan akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terbilang serius dan memprihatinkan. Ia menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dan pemulihan bencana.
Rapat itu berlangsung di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Ahad (7/12) malam. “Saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihantikan,” kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengatakan peristiwa banjir dan tanah longsor menyisakan hamparan sawah rusak hingga memicu banyak bendungan jebol sehingga merusak jaringan irigasi pertanian di wilayah terdampak. “Kemudian para gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali,” ujarnya.
