Prabowo Kecam Kepala Daerah yang Tinggalkan Warga saat Bencana Sumatra

Presiden Prabowo Subianto mengecam tindakan kepala daerah yang meninggalkan tanggung jawab di tengah krisis bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Ia menekankan, pentingnya kehadiran para pimpinan daerah di tengah warga dalam situasi darurat saat ini.

Ia menyampaikan sindiran itu saat memimpin rapat terbatas mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Rapat berlangsung di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada Minggu (7/12) malam.

"Hadir semua Bupati? Terima kasih kepada Bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari saja, enggak apa-apa. Copot langsung," kata Prabowo, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera menyiapkan mekanisme penindakan bagi kepala daerah yang meninggalkan tanggung jawab di tengah krisis bencana saat ini. "Mendagri bisa ya di proses ini," ujarnya.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengibaratkan kepala daerah yang meninggalkan tanggung jawab di masa krisis sebagai tindakan desersi dalam istilah militer. "Kalau di tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, enggak bisa itu. Saya enggak mau tanya dari partai mana," kata Prabowo.

Dalam rapat koordinasi itu, Praowo menganggap para bupati sebagai garda terdepan dalam menghadapi upaya penanggulangan dampak banjir Ia mengingatkan status jabatan publik menuntut kewajiban untuk tetap berada di sekitar warga ketika situasi sulit terjadi.

"Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian, supaya kalian tidak ragu-ragu," ujar Prabowo.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiato sebelumnya mengatakan pihaknya telah menurunkan inspektur khusus untuk memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran oleh Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Pemeriksaan dilakukan usai Mirwan meninggalkan daerahnya dalam status darurat bencana. Bima berkata, Mirwan dapat dijatuhi sanksi apabila pemeriksaan nanti membuktikan adanya pelanggaran. Selain pergi dalam kondisi genting, Mirwan juga pergi tanpa izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. 

“Karena apapun itu, hari ini situasinya adalah tanggap darurat, memerlukan keberadaan fisik di lapangan,” kata Bima, saat ditemui di Indonesia Sports Summit 2025 di Jakarta, Sabtu (6/12).

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS merupakan satu dari tiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan menangani dampak bencana di Sumatra. Tak lama usai pernyataannya, Mirwan pergi dengan alasan umrah ke Tanah Suci.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. Gerindra mengambil langkah itu lantaran Mirwan melangsungkan umrah di tengah bencana yang melanda Aceh.

“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan. Oleh karena itu, DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sugiono dalam siaran pers pada Jumat (5/12).