Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Yahya Staquf
Membuat ringkasan dengan AI Rapat Pleno Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menetapkan Zulfa Mustofa sebagai penjabat alias Pj Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf.
“Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini, yaitu yang mulia Bapak K.H. Zulfa Mustofa,” ujar Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh usai Rapat Pleno Syuriyah di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam.
Zulfa Mustofa sebelumnya merupakan Wakil Ketua Umum PBNU. Ia akan mengemban jabatan baru hingga muktamar yang rencananya digelar pada 2026.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan langkah awal kepemimpinannya akan difokuskan pada upaya normalisasi organisasi, melalui komunikasi intensif dengan seluruh unsur NU, baik kultural maupun struktural.
“Langkah awal secepatnya dalam rangka normalisasi organisasi pasti akan ada komunikasi-komunikasi intensif kepada seluruh pihak yang kemarin kita tahu ada sedikit perbedaan,” kata Zulfa.
Sebagai langkah awal, ia mengatakan PBNU akan menggelar rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah pada Sabtu (13/12), sebagai bagian dari konsolidasi internal.
Rapat itu akan membahas dan menetapkan program-program kerja PBNU ke depan secara lebih konkret. Dirinya juga memastikan tidak ada kekhawatiran soal munculnya dualisme di tubuh PBNU.
Menurut dia, komunikasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak yang sebelumnya berbeda pandangan.
“Insha Allah tidak. Banyak sudah komunikasi dilakukan dengan para pihak yang kemarin terjadi perbedaan pendapat atau friksi. Kita sedang mencari formula win-win solution,” katanya.
Sementara itu, Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh mengatakan ada sejumlah program utama yang akan dijalankan di bawah kepemimpinan Zulfa Mustofa. Pertama, konsolidasi internal organisasi untuk memperkuat soliditas jamiyah.
Kedua, percepatan kinerja, baik yang terkait dengan kepengurusan di daerah maupun program-program yang telah ditetapkan, termasuk amanat Muktamar di Lampung.
Ketiga, persiapan pelaksanaan Kombes dan Muktamar yang akan digelar menjelang peringatan 100 tahun NU. Momentum satu abad itu, menurut dia, menuntut PBNU memiliki soliditas kuat dan visi pelayanan yang lebih luas untuk memasuki abad kedua organisasi.
"Tanggal pelaksanaan Muktamar masih akan dibahas dalam rapat gabungan pada Sabtu (13/12)," kata Nuh.
Rapat Pleno PBNU Disebut Tidak Sah
Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menegaskan Rapat Pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, tidak sah, karena bertentangan dengan konstitusi organisasi yakni AD/ART, serta mengabaikan arahan para kiai sepuh dan mustasyar.
Menurut dia, forum itu tidak memiliki landasan konstitusional dalam organisasi. Para kiai sepuh, melalui pertemuan di Ploso dan Tebuireng, sebelumnya telah memberikan arahan tegas mengenai ketidakbolehan langkah pemakzulan ketua umum PBNU.
“Rapat Pleno yang diadakan oleh Rais Aam itu jelas sekali mengabaikan seruan mustasyar dan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng. Para kiai sepuh menegaskan bahwa pemakzulan Ketua Umum berlawanan dengan AD/ART, dan segala langkah yang bersumber dari sana juga melanggar aturan organisasi,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (9/12).
Selain bertentangan dengan arahan para kiai, menurut dia, rapat itu juga dianggap tidak memenuhi syarat formal sebagai Rapat Pleno.
Amin menegaskan bahwa peserta rapat hanya sebagian sangat kecil dari anggota yang memiliki hak pleno.
“Yang disebut Rapat Pleno di Hotel Sultan tidak memiliki legitimasi apapun, karena yang hadir hanya seperempat saja dari anggota pleno. Oleh karena itu, mayoritas anggota menolak. Sebagian besar anggota pleno PBNU tetap taat pada arahan kiai sepuh di Ploso dan Tebuireng,” katanya.
Menurut PBNU, pelanggaran itu terutama terletak pada substansi keputusan rapat yang bertentangan dengan konstitusi organisasi.
“Di atas semuanya, Rapat Pleno yang berlangsung di Hotel Sultan itu jelas menyelisihi dan bertentangan dengan AD/ART,” kata Amin.
Akan tetapi, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan rapat Pleno itu merupakan bagian dari proses yang harus dilalui oleh Syuriyah untuk kembali menguatkan supremasi di struktur PBNU. "Syuriyah adalah merupakan owner dari Nahdlatul Ulama,” kata dia.
Rapat pleno itu dihadiri oleh Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir, Wakil Rais Aam Anwar Iskandar, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis, Rais Syuriyah PBNU Nasaruddin Umar, Ketua PBNU Fahrur Razi.
Kemudian, Waketum PBNU Zulfa Mustofa, Ketua PBNU sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Bendum PBNU Gudfan Arif, dan jajaran petinggi PBNU lainnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
