Menanti Kepastian Rumah Baru di Tengah Luka Banjir Bandang Sumatra Barat

Karunia Putri
11 Desember 2025, 14:22
korban banjir bandang, banjir bandang, hunian, relokasi rumah
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/bar
Foto udara pekerja menggunakan alat berat membersihkan tumpukan kayu dan lumpur yang menimbun permukiman di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat, Selasa (9/12/2025). Pemerintah bersama pihak swasta mengerahkan sejumlah alat berat untuk membuka akses jalan dan mempercepat pencarian korban yang belum ditemukan, data BPBD Kabupaten Agam mencatat sebanyak 66 orang korban di kecamatan itu masih belum ditemukan.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Para korban banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatra Barat mengaku sangat membutuhkan kepastian mengenai relokasi rumah. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggal lantaran rumahnya rusak berat akibat tersapu banjir bandang.

Salah satunya Ina, seorang mahasiswa yang rumahnya hanyut disapu galodo, istilah yang digunakan warga lokal untuk banjir bandang. Rumah Ina berada di kawasan Lubuk Minturun, Kampung Apa, Kota Padang yang dihuni bersama ibu dan kakak laki-lakinya. 

Saat galodo menerjang, ia pun kehilangan sang ibu yang hingga kini belum ditemukan dan rumah yang dihuni. Ia pun kini menumpang di rumah salah seorang kerabat. Hunian dibutuhan Ina untuk tinggal mandiri bersama dengan kakak laki-lakinya. 

Nasib serupa dialami Agus, penyintas yang juga kehilangan rumah tanpa sisa. Saat ini ia tinggal sendirian di posko pengungsian tanpa keluarga. Istri dan tiga anaknya hanyut dibawa banjir besar yang melanda kampungnya, Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam pada Kamis (27/11). Tempat tinggal kini menjadi kebutuhan paling mendesak bagi Agus.

Keluhan serupa terdengar di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Seorang warga terdampak bernama Muzahar, menyebut rumahnya hancur tak bersisa diterjang banjir dan longsor pada Rabu sore (26/11). 

Kini, ia menumpang di rumah kakaknya. Ia mengatakan kebutuhan utamanya adalah tempat tinggal. Logistik seperti makanan dan pakaian juga sangat ia perlukan. Apalagi, sawah yang selama ini menjadi mata pencahariannya sudah hilang tersapu banjir.

Camat Koto Tangah Padang Fizlan Setiawan mengatakan, pemerintah kota dan pemerintah pusat kini fokus pada penanganan tanggap bencana, termasuk memastikan kebutuhan dasar warga tanpa tempat tinggal. Para korban sementara mengungsi di posko dan rumah kerabat.

Menurut Fizlan, pemerintah pusat memastikan warga yang kehilangan rumah akan ditempatkan terlebih dahulu di hunian sementara. Pemerintah daerah menyiapkan lahan hunian tetap, sementara pembangunan rumah akan ditangani oleh kementerian terkait.

“Setelah tanggap darurat ini, kita sedang menyiapkan 80 rumah di salah satu kompleks yang nantinya akan ditempati masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan relokasi tidak hanya diperuntukkan bagi rumah yang hanyut, tetapi juga bagi rumah-rumah yang kini berada di bibir sungai akibat perubahan aliran air setelah bendungan jebol.

Sementara itu, Camat Malalak Ulya Satar menyebut, pemerintah kecamatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Agam mengenai relokasi bagi warga dengan rumah rusak berat. Sebanyak 57 rumah tercatat rusak parah.

Pendataan kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat telah dilakukan. Pemerintah kabupaten menyiapkan opsi relokasi ke Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, sekitar 95 kilometer dari Malalak melalui jalur Maninjau–Lubuk Basung.

“Namun kami masih mengupayakan lokasi relokasi di dalam kecamatan, dan terus membicarakannya dengan wali nagari serta pemerintah nagari setempat,” kata Ulya. Ia menegaskan bahwa rencana relokasi ke Tanjung Raya masih dibahas dan belum ada keputusan final.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pihaknya telah meminta Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melakukan pendataan menyeluruh ke kabupaten dan kota terdampak bencana. Pendataan ini diperlukan untuk memetakan rumah warga yang rusak sehingga bisa segera diproses untuk relokasi.

“Kami sudah minta pihak provinsi untuk collecting data ke seluruh kabupaten dan kota. Pihak provinsi juga sudah diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan lahan relokasi,” ujarnya saat meninjau lokasi pascabencana di Kecamatan Malalak, Minggu (7/12).

Andre menjelaskan, data tersebut dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang nantinya akan menangani proses relokasi.

“Ini sedang dikoordinasikan di Jakarta oleh BNPB dan Kementerian PKP,” katanya.

Soal waktu pelaksanaan relokasi, Andre belum bisa memastikan karena penanganan masih berada dalam masa tanggap darurat.

Berdasarkan data yang ia terima, ada sekitar 13 ribu rumah terdampak bencana di seluruh Sumatra Barat. “Yang pasti, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan kembali,” ujarnya.

Ia menambahkan, kementerian terkait masih mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang akan digunakan untuk hunian baru warga.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Karunia Putri
Editor: Agustiyanti

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...