Tito Respons Bantuan UNDP - UNICEF untuk Aceh: Bantu Konseling Korban Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah berkomunikasi dengan sejumlah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa yang telah berbicara dengannya adalah United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Dalam komunikasi tersebut, ia mengatakan bahwa pemerintah telah mempelajari surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terkait permohonan bantuan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor.

Tito mengatakan, bantuan yang dapat diberikan oleh UNDP dan UNICEF dalam situasi saat ini adalah layanan konseling, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Layanan ini dihadap menangani dampak psikososial yang dialami korban bencana.

"Yang paling mungkin, kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita," kata Tito dalam konferensi pers di Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Jumat (19/12).

Pada kesempatan tersebut, Tito juga meluruskan informasi terkait adanya surat Pemerintah Provinsi Aceh kepada lembaga internasional mengenai bantuan pemulihan pascabencana.

Tito mengatakan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima surat tersebut. "Surat itu sudah kami baca, dan ada tembusan ke Kemendagri," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran Kemendagri, surat tersebut dikirim oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh menyusul adanya tawaran bantuan dari lembaga internasional.

Tito menjelaskan, surat permintaan bantuan itu ditandatangani secara elektronik menggunakan barcode. "Dan Pak Gubernur Muzakir Manaf menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut," ujar Tito.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA sebelumnya menyatakan instansinya mengirimkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF. Alasannya, lembaga PBB ini punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama usai tsunami di Aceh pada 2004.

UNDP menginformasikan telah menerima surat resmi dari Pemprov Aceh pada hari Minggu, 14 Desember 2025. UNDP adalah badan PBB yang menangani program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota.

Dalam keterangan tertulisnya, UNDP saat ini sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik kepada para national responders atau tim penanggulangan bencana serta masyarakat yang terdampak.

“Ini sejalan dengan mandat UNDP dalam pemulihan dini atau early recovery,” tulis UNDP, dikutip Selasa (16/12).

UNICEF juga menyampaikan tanggapan serupa setelah menerima surat dari Pemprov Aceh. Saat ini, UNICEF tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menelaah bidang dukungan yang diminta serta mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat mereka dukung.

“Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak,” tulis keterangan tertulis UNICEF.