Transformasi Tata Kelola Riset Penting Agar Lebih Berdampak pada Pembangunan

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Fauzan Adziman, menekankan pentingnya transformasi tata kelola riset agar lebih berdampak pada ekonomi dan pembangunan. 

Oleh karena itu, Kemdiktisaintek mendorong penguatan ekosistem riset melalui empat pilar, yakni pembinaan talenta, peningkatan kualitas riset, hilirisasi inovasi, dan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi global.

Ia menyoroti masih kuatnya kecenderungan riset yang berhenti pada publikasi ilmiah, tanpa berlanjut pada pemanfaatan oleh dunia usaha dan industri. Padahal, keterhubungan riset dengan kebutuhan pasar menjadi kunci agar inovasi berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional.

Saat ini, Kemdiktisaintek menerapkan strategi riset berbasis pemecahan masalah dengan fokus spesialisasi. Melalui program Riset Prioritas dan Riset Strategis, serta kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), telah terbangun 2.700 mitra industri dan 3.000 lebih program kolaborasi. Salah satu capaiannya adalah royalti produk riset yang mencapai Rp11 miliar per tahun.

"Kami juga mengembangkan dashboard riset nasional yang akan terbuka untuk publik, sehingga industri bisa langsung tahu siapa pakar di bidang tertentu," kata Fauzan dalam acara Human Development Synergy Forum Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional.

Acara tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia di Jakarta, Kamis (18/12). 

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dalam pengembangan sumber daya manusia dan riset. 

Ia mencatat setidaknya ada beberapa persoalan utama seperti rendahnya daya saing talenta; rasio peneliti yang tertinggal; lemahnya kinerja riset bidang sains dan teknologi; hingga belanja riset dan pengembangan (R&D) yang masih rendah dibandingkan negara lain.

Dia memberikan penekanan ihwal pentingnya pergeseran paradigma dari brain drain tradisional ke brain circulation. Indonesia perlu mengadopsi paradigma brain circulation, yakni memanfaatkan mobilitas dan jejaring global talenta untuk mempercepat peningkatan kapasitas riset, inovasi, dan produktivitas nasional.

Menurutnya, penguatan ekosistem riset dan pendidikan tinggi tidak lagi cukup bertumpu pada upaya menahan talenta agar tetap berada di dalam negeri. 

"Paradigma lama memaksa orang pulang secara fisik, padahal ekosistem kita belum mendukung. Kita perlu pendekatan baru (yakni) tidak harus secara fisik datang, yang penting akses intelektualnya," kata Pungkas. 

Ia menjelaskan brain circulation memungkinkan mobilitas talenta terintegrasi melalui berbagai instrumen seperti dual affiliations atau visiting scholar. "Di zaman konektivitas global ini kita bisa memanfaatkan akses intelektual di manapun. Yang penting berjejaring, kerja sama riset, dan diplomasi riset," tambahnya.

Hal tersebut perlu dijalankan secara beriringan dengan penguatan ekosistem riset nasional. Menurut Pungkas, ekosistem riset nasional saat ini belum sepenuhnya mendukung produktivitas peneliti, baik dari sisi pendanaan, fleksibilitas regulasi, maupun kesinambungan karier.

Untuk menjawab pelbagai tantangan tersebut, Bappenas menetapkan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045, yakni peningkatan Indeks Inovasi Global lima peringkat dan penggandaan pengeluaran IPTEK. 

"Anggaran IPTEK ini bukan hanya APBN, tetapi keseluruhan pengeluaran IPTEK di Indonesia. Peran industri sangat penting karena kue APBN dibanding GDP kita masih kecil, hanya sekitar 15 persen," jelasnya.

Sementara itu, Director of Talent Management BRIN, Ajeng Arum Sari, menyebutkan tantangan utama penguatan riset nasional masih terletak pada rendahnya rasio SDM iptek. Saat ini, Indonesia baru memiliki sekitar 1.000 peneliti per satu juta penduduk. Adapun target Indonesia pada 2045 ada sekitar 4.000–5.000 peneliti per satu juta penduduk, dengan sekitar 30 persen berkualifikasi doktor (S3). 

“BRIN diamanatkan untuk mengelola Manajemen Talenta Nasional di bidang riset dan inovasi, mulai dari penyediaan infrastruktur, pendanaan riset, mobilitas periset, hingga pembinaan karier,” kata Ajeng. 

Saat ini, BRIN mengelola 12 organisasi riset dengan sekitar 7.000 kegiatan riset, yang diarahkan agar terintegrasi dan dapat dikolaborasikan lintas sektor, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

Dalam mengembangkan riset dan inovasi nasional, BRIN juga memiliki berbagai instrumen, mulai dari pendanaan riset bersama LPDP dan mitra internasional, program magang riset, degree by research, post-doktoral, hingga visiting researcher yang melibatkan diaspora dan pakar global. Lembaga ini turut membuka akses infrastruktur riset secara luas, termasuk bagi mahasiswa dan industri, serta mengembangkan pusat kolaborasi riset berbasis kampus

Ketiga lembaga menegaskan pentingnya sinergi multipihak—pemerintah, perguruan tinggi, industri, diaspora, dan mitra internasional—dalam membangun ekosistem riset yang kompetitif.

Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai koordinator lintas sektor akan mengorkestrasikan kebijakan tata kelola riset nasional agar lebih terintegrasi dan berdampak. 

Orkestrasi ini diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan, pendanaan, dan pemanfaatan riset sehingga kontribusinya terhadap pembangunan manusia, ekonomi, dan inovasi nasional.