Bupati Aceh Utara Sebut Bencana Banjir Lebih Parah dari Tsunami
Membuat ringkasan dengan AI Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil menyatakan banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh dan Sumatera keparahannya melebihi bencana tsunami. Dia menyebut bencana banjir dan longsor melumpuhkan kehidupan karena terjadi dari hulu hingga hilir.
“Satu gampong (desa) itu lima muara baru, tujuh muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” kata Ismail dalam Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa (30/12).
Meski begitu, Ismail tetap menyampaikan permintaan maaf setelah memberikan pernyataan tersebut secara langsung dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, DPR, dan sejumlah lembaga terkait. Ia menyatakan hanya membutuhkan kejelasan dalam penanganan rehabilitasi ke depan untuk daerah terdampak bencana.
“Maka pada kesempatan ini, mohon maaf. Bukan kasar saya sampaikan. Kita butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.
Sebab, Ismail menyatakan ketersediaan beras dan logistik sudah cukup untuk warga Aceh yang terdampak bencana. Menurutnya, kebutuhan tersebut sudah terpenuhi karena banyaknya aliran bantuan dari berbagai pihak.
“Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas, kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten-kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh,” kata Ismail.
Anggaran Rehabilitasi Daerah Terdampak Bencana
Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana selain dari dana kemasyarakatan presiden. Dana ini bersumber dari Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap pakai (DSP) yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Jadi BNPB selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).
Untuk DSP 2025 yang dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, Kemenkeu menambah DSP sebanyak Rp 1,6 triliun. Begitu juga dengan Dana Cadangan Bencana yang masih tersedia Rp 2,97 triliun dari pagu 2025 yaitu Rp 5 triliun yang siap ditambah jika dibutuhkan.
Lalu untuk 2026 terdapat DSP yang siap disiagakan dalam waktu dua pekan ke depan hingga Rp 250 miliar. Begitu juga dengan Dana Cadangan Bencana Rp 5 triliun yang dapat digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
