Daftar Kepala Daerah Era Prabowo Terseret Dugaan Korupsi, Terbaru Sudewo
Membuat ringkasan dengan AI Sejumlah kepala daerah pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terseret kasus dugaan korupsi. Terbaru, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maidi ditangkap karena kasus fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun. Sedangkan Sudewo diciduk terkait kasus pengisian jabatan perangkat desa.
"Sudewo diduga terlibat dalam kasus terkait pengisian jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, ataupun Sekretaris Desa," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (20/1).
Ini bukan pertama kalinya kepala daerah tersandung kasus hukum pada masa pemerintahan Prabowo. Selain Sudewo dan Maidi, berikut daftar nama-nama kepala daerah yang menjadi tersangka sejak Oktober 2024:
Wali Kota Semarang Mbak Ita
KPK pada Februari 2025 menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. KPK juga menetapkan suami Hevearita yang juga Anggota DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam kasus yang sama.
Mbak Ita, panggilan Hevearita, dan suaminya diduga menerima uang dari tiga perkara yakni:
1. Pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023
2. Pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan pada tahun 2023
3. Permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang Ibnu menjelaskan, dalam proyek pengadaan meja kursi SD.
Keduanya diduga menerima uang Rp 1,7 miliar. Dalam pengaturan proyek di kecamatan, Alwin diduga mendapatkan uang Rp 2 miliar. Sedangkan untuk perkara permintaan uang ke Bapenda, kedua diduga menerima uang senilai Rp 2 miliar.
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa
KPK juga menangkap Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa pada 2 Desember 2024. Risnandar diduga kerap memungut uang iuran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru.
"Bukti uangnya untuk sementara tadi disampaikan di atas Rp1 miliar, ya tidak tahu mungkin nanti akan berkembang karena masih dalam proses," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat ditemui di Denpasar, Bali, Selasa (3/12) dikutip dari Antara.
Risnandar belum setahun menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Ia dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024.
Bupati Bekasi
KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (18/12/2025). Diduga, ia ditangkap bersama 9 orang lainnya berkaitan dengan praktik suap dalam proyek yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Gubernur Riau
KPK juga menggelar OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025. Abdul Wahid ditangkap atas kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Komisi antirasuah menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 7 November 2025. Sugiri ditangkap atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.
Bupati Kolaka Timur Abdul Azis
Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029 Abdul Azis juga dicokok KPK pada 9 Agustus 2025. Abdul Azis ditangkap dalam kasus dugaan korupsi dalam pembangunan RSUD di Kolaka Timur.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
