Bertemu Prabowo 4 Jam, Ormas Islam Dukung Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan 16 organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/2). Belasan ormas ini sepakat mendukung langkah Pemerintah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam itu, Prabowo disebut banyak menyerap masukan para pimpinan ormas terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyampaikan seluruh ormas Islam sepakat mendukung langkah politik pemerintah untuk terlibat dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari upaya membantu Palestina.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu menyatakan perbedaan pandangan di kalangan ormas Islam terkait Dewan Perdamaian Gaza mencair setelah Prabowo memberikan penjelasan secara komprehensif.

Ia menuturkan, Prabowo membahas situasi global, kondisi Palestina, serta komitmen Indonesia. Hal ini membuat seluruh ormas Islam memahami arah kebijakan dan mendukung keterlibatan pemerintah dalam Dewan Perdamaian Gaza.

“Adanya perbedaan karena mungkin sebagian tidak menerima informasi secara utuh,” ujar Abdul Mu’ti usai bertemu dengan Prabowo di Jakarta, Selasa (3/2).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Cholil Nafis, menceritakan bahwa Prabowo bersedia memutuskan Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian Gaza bila tidak sejalan dengan tujuan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Cholil mengatakan dirinya menyampaikan sejumlah catatan kepada Prabowo, termasuk rasa skeptisnya terhadap keberadaan Dewan Perdamaian Gaza. "Sampai sekarang Netanyahu tidak mengakui negara Palestina," kata dia usai bertemu Prabowo.

MUI juga menyoroti Israel yang masih menyerang Gaza.

MUI meminta agar pasukan perdamaian yang dilibatkan tidak diarahkan untuk melawan Hamas atau membendung perlawanan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Cholil mengatakan proses perdamaian tidak boleh berujung pada perdamaian semu yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Menurut cerita Cholil, Presiden Prabowo menanggapi keraguan MUI dengan mengatakan Indonesia memiliki opsi untuk menarik diri dari Dewan Perdamaian Gaza apabila arah kebijakannya tidak sejalan dengan sikap pemerintah.

“Kata Presiden, ketika kebijakan (Dewan Perdamaian Gaza) itu tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen, kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP," ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengatakan para pimpinan ormas muslim yang hadir, memahami pertimbangan kebijakan pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza.

“Saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden,” kata Gus Yahya pada kesempatan serupa.

Ia juga mendukung inisiatif Indonesia dalam aspek pembiayaan iuran keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza, karena upaya pemulihan Gaza membutuhkan pendanaan berskala besar.

Menlu Sugiono mengatakan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menyasar pada terwujudnya perdamaian menyeluruh, serta kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Sugiono menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan bagian dari komitmen pemerintah menciptakan perdamaian di wilayah ini, lewat mekanisme solusi dua negara atau two state solution.

"Kalau memang tidak sesuai dengan yang kami inginkan (maka akan keluar)," kata Sugiono di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/2).