DPR Akan Bahas Isu Perlindungan Data RI dalam Perjanjian Prabowo-Trump

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan DPR akan membahas isu perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu perlindungan data ini salah satu dari 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah.

Dalam kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff (ART), pemerintah Indonesia menyepakati klausul transfer data ke Amerika Serikat. Pemerintah menyatakan data transfer ini untuk kepentingan bisnis.

Puan mengatakan fungsi pengawasan DPR akan terus diarahkan untuk memastikan pemerintah menjalankan undang-undang serta program pembangunan secara efektif.

“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, menjalankan undang-undang dan pembangunan nasional,” ujar Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).

Berikut 10 isu strategis yang akan menjadi fokus DPR:

1. Perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat
2. Evaluasi kinerja aparat penegak hukum
3. Pasokan, distribusi, dan stabilitas harga pangan menjelang Lebaran
4. Kesiapan transportasi Lebaran terkait ekstensi harga bahan bakar, keterjangkauan harga moda transportasi, dan infrastruktur
5. Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah-Putih
6. Mitigasi penyelenggaraan umrah akibat situasi geopolitik di Timur Tengah
7. Evaluasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
8. Arah dan rekonstruksi daerah pascabencana
9. Akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin
10. Penguatan pengamanan perbatasan untuk mencegah kejahatan transnasional dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Puan mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah pelu menjadi perhatian karena akan mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Sebab, perang Iran-AS mempengaruhi harga minyak mentah yang akibatnya mendongkrak biaya transportasi, harga barang, dan nilai tukar rupiah.

"Dalam konteks tersebut, DPR akan memastikan kemampuan fiskal APBN 2026 tetap menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan masyarakat," kata Puan.

Puan menargetkan agar kesejahteraan masyarakat tidak turun kelas akibat perang Iran-AS pada tahun ini. Karena itu, legislator berencana untuk memastikan pemerintah membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan umum.

Puan menekankan pentingnya de-eskalasi pada konflik geopolitik di Timur Tengah. Karena itu, legislator menilai penyelesaian konflik harus melalui dialog dan diplomasi yang memperhatikan hukum internasional dan melindungi kemanusiaan.