Cerita Pemkot Probolinggo Sulitnya Sediakan Sekolah Rakyat untuk Siswa SD

Pemerintah Kota atau Pemkot Probolinggo mengungkapkan tantangan terberat dalam menyediakan Sekolah Rakyat jenjang Sekolah Dasar (SD) yakni kekhawatiran orang tua murid.

Belum ada orang tua murid dalam kelompok desil 1 dan desil 2 yang mau melepaskan anaknya untuk tinggal di asrama selama enam tahun ke depan. “Target rekrutmen untuk SD yakni kelas 1, bukan kelas 5 atau kelas 6. Ini kesulitan kami untuk menjemput anak untuk jenjang SD,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pemkot Probolinggo Madihah kepada Katadata.co.id, Kamis (16/4).

Oleh karena itu, Madihah khawatir murid SD yang mengikuti program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 7 Probolinggo lebih rentan untuk gagal. Terlebih lagi, sebagian siswa SMP dan SMA di SRT 7 Probolinggo mundur dari program pada pertengahan Semester I Tahun Ajaran 2025/2026, karena sulit menerima lingkungan baru.

Siswa SMP dan SMA yang kemunduran diri berargumen tidak memiliki kebebasan seperti sebelumnya. “Ini tugas terberat kami untuk menyediakan ekosistem yang membuat mereka merasa nyaman,” katanya.

Di sisi lain, Sekolah Rakyat Terpadu Probolinggo belum memiliki ruang yang cukup untuk menampung siswa tingkat SD, karena belum ada bangunan fisik. SRT 7 menggunakan skema pinjam-pakai pada bangunan SD Negeri Mayangan 4, Probolinggo.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Sekolah Rakyat Terpadu 07 Probolinggo menggunakan sebagian dari lahan SDN Mayangan 4. Madihah menjelaskan, hal ini dimungkinkan karena SDN Mayangan 4 kini mengalami penurunan jumlah peserta didik baru.

Secara rinci, SRT 7 Probolinggo terdiri dari satu kelas X SMA, satu kelas VII SMP, satu ruang laboratorium sederhana, satu ruang tata usaha, satu perpustakaan, dan satu ruang guru. Sementara itu, sebagian lahan lainnya ditempati oleh siswa SDN Mayangan 4.

Oleh karena itu, Madihah menilai perlunya ada tambahan ruang agar SRT 7 Probolinggo dapat menerima peserta didik baru untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Menurutnya, Pemkot Probolinggo telah mengirimkan usulan bantuan perbaikan sebagian ruang kelas SDN Mayangan 4 yang kini rusak.

Dalam jangka panjang, Pemkot telah menganggarkan Rp 3 miliar untuk menyediakan lahan seluas 5,2 hektar di Kelurahan Kedung Asem, Probolinggo untuk bangunan fisik Sekolah Rakyat Terpadu 7 Probolinggo. “Kalau gedung baru sudah selesai dibangun, anak-anak akan pindah ke sana,” katanya.

Madihah menyampaikan Sekolah Rakyat Terpadu 7 Probolinggo merupakan salah satu dari 100 sekolah SRT pertama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, tender pembangunan Sekolah Rakyat pada Agustus 2025 oleh Kementerian Pekerjaan Umum belum masuk tahap konstruksi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan konstruksi 100 Sekolah Rakyat dimulai serentak pada September 2025. Setiap Sekolah Rakyat akan dibangun di lahan minimal lima hektar, dengan anggaran rata-rata Rp 200 miliar per unit.

Menurut Dody, pelaksanaan konstruksi serentak penting karena Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah Sekolah Rakyat baru yang rampung pada tahun depan mencapai 200 unit.

“Konstruksi yang dimulai bulan depan harus 100 unit, karena Pak Presiden sudah meminta agar jumlah Sekolah Rakyat tahun baru depan mencapai 200 unit,” ujarnya.

Kementerian PU mencatat kebutuhan anggaran tahun ini Rp 139,74 triliun. Namun pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas hanya Rp 70,86 triliun. Dari jumlah itu, Rp 10 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Rp 10 triliun lainnya untuk menyediakan kontrak tahun jamak.