AHY Janjikan Relokasi Nelayan yang Terdampak Proyek Giant Sea Wall

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjanjikan relokasi nelayan terdampak proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantai Utara (Pantura) Jawa akan difokuskan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

AHY mengatakan relokasi itu diarahkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat pesisir, termasuk membuka peluang kerja baru di luar sektor perikanan tradisional.

“Relokasi ini tentunya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraannya, bukan untuk menggusur tanpa tujuan, apalagi membuatnya lebih sengsara,” ujar AHY dalam acara Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa, di Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan nilai ekonomi profesi nelayan meningkat, sekaligus memberikan alternatif mata pencaharian bagi generasi muda di wilayah pesisir..

“Dengan ini kita berharap kesejahteraan nelayan semakin baik, nilai tukar nelayan meningkat, dan semakin banyak masyarakat, termasuk anak-anak muda, terserap ke lapangan pekerjaan di luar profesi nelayan,” katanya.

Relokasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan proyek giant sea wall yang juga akan disinkronkan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih, serta revitalisasi kawasan pesisir.

AHY menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi sosial untuk mengantisipasi potensi resistensi masyarakat terhadap kebijakan relokasi.

Prioritas Awal di Wilayah Paling Rentan

Dalam tahap awal, pemerintah memprioritaskan penanganan wilayah paling rentan seperti Teluk Jakarta dan Semarang. Secara keseluruhan, proyek proteksi Pantura membentang sekitar 565 kilometer dari barat hingga timur Pulau Jawa.

AHY menambahkan, proyek ini akan dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan masing-masing wilayah.

Sebagai proyek jangka panjang yang diperkirakan berlangsung sepuluh hingga 20 tahun, pemerintah membuka peluang pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk investasi swasta dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (PPP).

“Anggaran yang besar tentu tidak semua menggunakan APBN atau APBD. Kita harus hadir dengan berbagai skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” kata AHY.

Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan konsultan global berpengalaman untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan proyek berjalan optimal.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut, kebutuhan anggaran pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di Pesisir Utara Pulau Jawa mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp 1.298 triliun. Proyek ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur sepanjang 500 kilometer (km).

Prabowo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar memulai proyek pembangunan giant sea wall dari Teluk Jakarta. Ia memproyeksikan, pendirian giant sea wall membutuhkan waktu delapan hingga sepuluh tahun dengan estimasi dana US$ 8 miliar sampai US$ 10 miliar (Rp 129,8 triliun-Rp 173,7 triliun).

Pembangunan giant sea wall akan menggunakan gabungan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta dan Pemerintah Pusat.

“DKI nanti menyumbang. Jadi, Pemerintah DKI setengah, pemerintah pusat setengahnya. Karena ini memang untuk DKI sebenarnya,” kata Prabowo saat menyampaikan arahan di Penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur di Jakarta Convention Center (JCC) pada Juni (12/6) lalu.