Mensos Gus Ipul Akan Temui KPK Bahas Polemik Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berencana bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat. Ia menjadwalkan pertemuan tersebut pada Kamis (7/5), menyusul sorotan terhadap kabar pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang disebut bernilai jauh di atas harga pasar.

"Ini kesempatan baik bagi kami untuk melakukan evaluasi sebelum melakukan proses pengadaan barang dan jasa tahun 2026 ini," kata Gus Ipul di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5).

Rencana pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial kini tengah menjadi sorotan lantaran anggarannya dinilai jauh di atas harga pasar.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2026 di sistem SiRUP, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,53 miliar dari APBN untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu. Dengan demikian, harga satuan sepatu diperkirakan mencapai Rp 700 ribu per pasang.

Gus Ipul mengatakan pihaknya terbuka untuk diaudit dan diperiksa sebagai bagian dari upaya mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Kami amat sangat terbuka untuk diaudit dan diperiksa sebagai bagian dari upaya untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial," ujarnya.

Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang seluruh kebutuhan siswa, termasuk makan, seragam, dan sepatu, dibiayai oleh negara melalui APBN.

Dalam pelaksanaannya, sebagian kebutuhan harus melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan, termasuk pengadaan sepatu pakaian dinas lapangan (PDL) untuk siswa tingkat SMP dan SMA.

Ia turut meluruskan informasi yang beredar di media sosial terkait foto dirinya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di media sosial bukan bagian dari pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Menurut Gus Ipul, sepatu dalam foto itu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari Kemensos. "Jadi memang ini program khususnya Ibu Gubernur untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Bukan sepatu dari Kementerian Sosial, Beda barang" kata Gus Ipul.

Istana Kepresidenan sebelumnya juga berupaya meningkatkan pengawasan terhadap program prioritas pemerintah. Langkah ini diawali dengan pertemuan antara Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (5/5).

Dudung mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk melibatkan lebih banyak institusi negara dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap potensi penyimpangan implementasi program prioritas.

Dudung menyampaikan indikasi awal adanya penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.

Selain program MBG, penguatan pengawasan juga menyasar program prioritas lain seperti Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan Koperasi Merah Putih.

Dudung menilai seluruh program tersebut memerlukan sistem pengendalian yang lebih ketat guna meminimalkan risiko korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Salah satu yang juga menjadi perhatian yakni kabar pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang nilainya disebut jauh di atas harga pasar. Nanti itu juga akan kami cek. Saya belum menerima laporan itu," kata Dudung.