Kepala BGN Soal Rencana Kampus Bikin SPPG: Untuk Tingkatkan Kualitas MBG
Membuat ringkasan dengan AI Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan pertimbangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di dalam kampus tidak memiliki alokasi khusus. Sebab, SPPG yang dikelola perguruan tinggi adalah bentuk pembelajaran nyata bagi disiplin keilmuan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan SPPG yang dikelola kampus dapat meningkatkan teknologi yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dadan berharap program keterlibatan kampus bisa membuat MBG dapat lebih efektif, efisien, aman, dan ramah lingkungan.
"Kampus dapat melihat bagaimana dampak intervensi pemenuhan gizi untuk tumbuh kembang anak. Banyak disiplin ilmu di kampus yang dapat meningkatkan kualitas program," kata Dadan kepada Katadata.co.id, Kamis (7/5).
Dadan mengatakan, perguruan tinggi dapat langsung membuat inovasi produk dan temuan-temuan lainnya. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan variasi dan kualitas menu dalam program MBG.
Selain itu, SPPG dapat menjadi tempat magang bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang membantu. Dengan demikian, mereka bisa menjadi tempat pembelajaran aplikatif dalam proses bisnis dan pemenuhan rantai pasok.
Dia juga mengatakan, pembangunan SPPG di kampus harus berawal dari permohonan perguruan tinggi. Adapun, SPPG tersebut akan menjadi satuan usaha atau unit usaha kampus dalam pengoperasiannya.
Dadan juga meminta SPPG di dalam kampus wajib menyalurkan MBG ke penerima manfaat, yakni ibu hamil, balita, dan siswa sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini hingga SMA/SMK.
"SPPG dapat dijalankan kalau ada penerima manfaat yang dapat dilayani. Jadi, mekanisme pembangunan SPPG di kampus sama dengan SPPG biasanya," katanya.
Keberadaan SPPG di kampus menjadi sorotan usai Institut Pertanian Bogor (IPB) University berniat membangun dapur program MBG itu. Rektor IPB Alim Setiawan Slamet mengtakan jumlah SPPG yang dibangun bisa melebihi 2 unit.
"Insya Allah mungkin pertama Mei, berikutnya Juni," kata Alim di Jakarta, Sabtu (2/5).
Alim mengatakan, SPPG tersebut nantunya akan menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah di Bogor. Dia juga mengungkapkan siapa yang menjadi pengelola dapur ini. "Salah satu yayasan IPB,” ujar Alim.
Dorongan mengevaluasi program MBG sebenarnya telah muncul dari berbagai pihak. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyarankan pemerintah mengevaluasi program MBG dengan audit cepat berbasis biaya per porsi, bukan hanya audit realisasi anggaran.
"Evaluasi harus diarahkan untuk meningkatkan ketepatan belanja, bukan sekadar memangkas hari secara rata untuk semua penerima," katanya.
Adapun, Peneliti Celios Isnawati Hidayah menilai perombakan total terhadap penerima manfaat yang lebih tepat sasaran menjadi jawaban yang lebih tepat. Dia meminta MBG fokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
