Jakarta Hasilkan 8 Ribu Ton Sampah per Hari, Pramono Genjot Gerakan Pilah Sampah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai persoalan sampah di Jakarta tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkutan dan pengolahan akhir. Menurutnya, dibutuhkan perubahan perilaku masyarakat, dimulai melalui pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam Deklarasi Gerakan Pilah Sampah sekaligus pencanangan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta bertajuk “Jaga Jakarta Bersih; Pilah Sampah” di kawasan Pedestrian Plaza Festival, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026).
“Harapan saya, mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta yang dari waktu ke waktu tidak pernah terselesaikan akan terselesaikan,” ujar Pramono.
Ia menegaskan, gerakan pilah sampah di Jakarta perlu dilakukan secara serius agar persoalan ini dapat ditangani secara bertahap. Pramono juga menilai pembenahan lingkungan menjadi bagian penting dalam mendorong Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyampaikan bahwa Jakarta saat ini terus berbenah, termasuk melalui penataan kawasan kota dan pengurangan kawasan kumuh. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta turun lebih dari 52 persen — dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
Volume Sampah Masih Jadi Tantangan Besar
Persoalan sampah sendiri masih menjadi tantangan besar di Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 141 ribu ton sampah per hari, sementara Jakarta menyumbang sekitar 8 ribu ton di antaranya. “Masih 75 persen belum terkelola dengan baik,” katanya.
Jumhur menilai pemilahan sampah dari sumbernya menjadi langkah mendasar untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, persoalan sampah ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui teguran atau sanksi, melainkan harus dibarengi dengan solusi konkret dan dukungan infrastruktur yang memadai.
"Peradaban bangsa salah satunya ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan sampah,” tuturnya.
Jumhur juga mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memilah sampah harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah menyediakan sarana pendukung, termasuk tempat sampah terpilah dan sistem pengangkutan yang sesuai. “Masyarakat mau memilah, tapi kadang-kadang tempatnya nggak ada,” ujarnya.
Teknologi dan Target 2028
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyelesaian persoalan sampah melalui berbagai teknologi pengolahan, termasuk program waste-to-energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik. Menurutnya, persoalan sampah mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto karena diyakini menjadi cerminan kualitas tata kelola dan tingkat peradaban sebuah negara.
Untuk mempercepat prosesnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 guna memangkas berbagai hambatan birokrasi dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi.
“Problem utama kita itu adalah [sampah] rumah tangga. Kuncinya adalah memilah sampah,” kata Zulkifli.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di kota-kota besar — termasuk di Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara — dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028 melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu.
Komitmen Bersama
Dalam Deklarasi Gerakan Pilah, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menyatakan komitmen untuk mewujudkan pemilahan sampah 100 persen di tingkat rumah tangga, fasilitas umum, kawasan komersial, hingga kawasan industri di Jakarta.
Deklarasi itu juga memuat komitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir melalui prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi berkelanjutan.
Melalui gerakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap budaya memilah sampah dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang lebih bersih, layak huni, dan berkelanjutan.
